TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI Fadli Zon mengungkap alasan kenapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk bergabung ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Melalui media sosial, Twitter pribadi miliknya, Fadli Zon menyebut pengangkatan Ahok menjadi pejabat BUMN karena adanya hubungan yang medalam antara Jokowi dengan Ahok.

Menurut Fadli Zon hubungan keduanya lebih dari sekedar teman politik.

Fadli Zon berpendapat, antara Jokowi dan Ahok terjalin hubungan teman sejati.

"kalau P @jokowi mengangkat Ahok menjadi pejabat BUMN, itu menunjukkan hubungan mereka yang dalam. Bukan sekedar teman politik, tapi teman sejati," tulis akun Twitter @fadlizon.

Cuitan Fadli Zon tersebut lantas dikomentari oleh Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya.

"Kalo mengangkat Prabowo jadi Menhan karena apa uda," tulis akun Twitter @yunartowijaya pada cuitan akun Twitter @fadlizon.

Komentar Yunarto Wijaya tersebut seolah mempertanyakan soal keputusan Jokowi yang mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Diberitakan sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan jika dalam pemilihan Ahok sebagai kandidat untuk menjabat di BUMN, pihak Kementerian BUMN sudah terlebih dulu melakukan koordinasi dengan Presiden Jokowi.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga: BUMN Butuh Orang Seperti Ahok

Kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bergabung dalam satu di antara posisi strategis di BUMN santer terdengar.

Kabar tersebut datang setelah Ahok mendatangi Kementerian BUMN dan bertemu dengan Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas banyak hal terkait dengan BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebutkan jika pihak BUMN sangat berharap Ahok untuk bergabung dan memperkuat BUMN.

"Harapan kita memang Pak Ahok bisa bergabung bersama kita, satu di antara BUMN di Indonesia," jelas Arya dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTv, Rabu.

"Kita juga mengharapkan Pak Ahok bersedia juga untuk bergabung lah, memperkuat BUMN kita gitu," terang Arya.

Saat disinggung di sektor mana Ahok akan ditempatkan, Arya menuturkan jika Ahok akan ditempatkan pada sektor yang membutuhkan perhatian besar dan mempengaruhi banyak orang.

"Yang pasti kalau sektor mana, pasti yang kita lihat yang membutuhkan perhatian besar dan mempengaruhi banyak orang lah," ujar Arya.

Menurutnya, dalam pertemuan yang berlangsung sekira 1,5 jam tersebut, pihak BUMN hanya meminta kesedian Ahok untuk bergabung.

"Soal energi atau apa pun itu kita belum tahu, tapi yang pasti tadi prinsipnya adalah meminta kesediaan beliau dulu supaya mau bergabung bersama kita," kata Arya.

Arya menegaskan, jika BUMN butuh orang seperti Ahok yang bisa mendukung BUMN.

"Karena kita memang butuh orang-orang seperti Pak Ahok yang memang bisa mendukung BUMN," ungkapnya.

Menurutnya, Ahok sudah punya kapasitas yang diakui oleh publik.

"Beliau kan punya kapasitas yang diakui oleh publik untuk hal-hal yang bisa memperbaiki banyak hal juga," terangnya.

Lebih lanjut Arya menjelaskan, jika Erick Thohir melihat Ahok punya kemampuan untuk membantu BUMN.

"Yang pasti soal rekomendasi atau apapun itu namanya, banyak masukan lah dari kita kepada Pak Erick ya, dan Pak Erick melihat bahwa ini memang bisa untuk membantu kita," jelasnya.

Saat disinggung terkait dengan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan Ahok sebagai kandidat untuk menempati satu di antara posisi strategis di BUMN, Arya menegaskan jika memang ada koordinasi dengan Jokowi.

"Strategis sudah pasti," jelas Arya.

"Yang pasti setiap posisi-posisi yang vital untuk BUMN kan kita harus koordinasi sama Pak Jokowi, tidak mungkin tidak," ujarnya.

Saat ditanya kapan Ahok bisa bergabung, Arya berharap secepatnya Ahok dapat bergabung dengan BUMN.

"Kita harap secepatnya juga Pak Ahok bisa bergabung dengan kita," terangnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, saat melakukan telewicara dengan Kompas Petang, Rabu, Arya mengatakan jika Ahok menyampaikan kesediaannya untuk bergabung bersama dengan BUMN.

Menurut Arya, sepanjang itu untuk kepentingan negara dan bangsa, Ahok bersedia kalau memang ditugaskan.

Arya juga menambahkan jika Ahok sudah mengetahui gambaran secara garis besar posisi yang akan dia tempati.

Ahok Bakal Pimpin BUMN, Analis Politik LIPI: Pemilihan BTP Tidak Semata-mata karena Profesionalitas

Analis Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro turut berkomentar terkait dengan rencana bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Siti Zuhro, Ahok merupakan sosok yang hingga kini masih menjadi kontroversi di masyarakat.

Saat namanya digadang-gadang akan menduduki jabatan di BUMN, banyak reaksi, pro dan kontra yang berkembang di masyarakat.

"Sudah secara tidak langsung Pak Erick Thohir melakukan testing the water ya, ketika disebutkan namanya Pak Ahok langsung ada reaksi yang luar biasa," tutur Siti Zuhro dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Jumat (15/11/2019).

"Baik dari media mainstream maupun media online, dan sosmed dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sosok Pak Ahok tetap menjadi kontroversi, pro kontra dengan semua argumentasi dan sebagainya," tambahnya.

Menurut Situ Zuhro, pihaknya sejak awal sudah mewanti-wanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak merekrut siapa pun yang akan menimbulkan kontroversi.

"Padahal sejak awal, bahkan sebelum pelantikan kabinet kita wanti-wanti kepada Pak Jokowi dan Pak Maruf (Amin) mohon untuk tidak merekrut siapa pun yang akan menimbulkan kontroversi dan perdebatan di tengah masyarakat," ungkap Siti Zuhro.

Siti Zuhro menuturkan pemilihan Ahok yang akan menduduki jabatan di BUMN tidak semata-mata karena faktor profesionalitas tetapi juga ada faktor politik.

"Pemilihan Pak BTP tidak semata-mata karena profesionalitas, karena kalau profesionalitas, (kalau) saya jadi Pak Jokowi, saya memilih Pak Djarot ini, jelas-jelas orang yang tidak dipermasalahkan background-nya, life history-nya, secara curriculum vitae-nya oke," terang Siti Zuhro.

Menurut Siti Zuhro seharusnya pemilihan penjabat publik itu harus teliti dan akurat agar tidak menimbulkan percekcokan di tengah masyarakat.

"Jadi menurut saya, yang tidak prinsip-prinsip itu dihindari, karena Pak Jokowi mau melakukan kerja-kerja yang paling kurang sampai 2023 mendatang, 2024 itu ada manifestasinya, wujud konkritnya," kata Siti Zuhro.

"Oleh karena itu ya pemilihan pejabat publik itu harus super teliti ya, super akurat karena kalau tidak akurat ini akan menimbulkan percekcokan di tengah masyarakat," jelas Siti Zuhro.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)