Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus First Travel

Ketua Komisi VIII DPR: Negara Boleh Ambil Aset First Travel, tapi Ada Syaratnya

Yandri Susanto mengatakan negara boleh mengambil aset hasil sitaan kasus First Travel namun ada syarat yang harus dipenuhi.

Ketua Komisi VIII DPR: Negara Boleh Ambil Aset First Travel, tapi Ada Syaratnya
Fransiskus Adhiyuda/tribunnews.com
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengatakan negara boleh mengambil aset hasil sitaan kasus First Travel namun ada syaratnya.

Syarat tersebut adalah memberangkatkan seluruh calon jemaah yang menjadi korban penipuan biro perjalanan haji dan umrah First Travel.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club yang diunggah dalam kanal YouTube 'Indonesia Lawyers Club', Selasa (19/11/2019).

Yandri Susanto mengatakan lebih baik memberangkatkan umrah seluruh calon jemaah dibandingkan mengembalikan uang.

Karena jika dihitung untuk mengembalikan uang, hasilnya tidak mencukupi.

Yandri Susanto
Yandri Susanto (Chaerul Umam/Tribunnews.com)

Menurut Yandri Susanto permasalahan First Travel ini harus diselesaikan agar tidak ada lagi yang dapat melakukan penipuan sejenis ini.

"Rampasan itu dikembalikan kepada negara semuanya tapi dengan syarat negara harus memberangkatkan semua jemaah yang kena tipu itu," terang Yandri Susanto.

"Boleh karena kalau dihitung tadi kan sedikit sekali, tidak mencukupi kalau dibagi-bagi."

"Dan niat orang tidak sampai ke tanah suci. Dan saya yakin kalau ini diselesaikan, tidak ada lagi yang bisa bermain-main di ranah tipu menipu masalah umroh ini."

Keinginan 63 ribu calon jemaah yang juga korban dalam kasus ini harus direspon dengan baik.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Ifa Nabila
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...

Berita Terkait :#Kasus First Travel

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas