Politisi PKS Kecewa Riau Cuma Dapat 2 Program Kerja dari Kemendes
Banyak kalangan masyarakat di luar Riau yang menilai wilayah tersebut kaya namun realita yang ada adalah sebaliknya.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Mazaat mengaku kecewa Riau hanya mendapat dua Program Kerja dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk tahun 2020.
Syahrul melontarkan kekecewaan tersebut saat Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Selasa (19/11/2019).
"Padahal provinsi Riau adalah provinsi yang selama ini menghasilkan devisa terbesar untuk Indonesia melalui Migas dan Minyak CPO," ujar Syahrul dalam keterangannya, Rabu (20/11/2019).
Mantan Wakil Ketua DPRD Kampar tersebut menjelaskan dua program dinilai sangat minim bagi Riau. Pasalnya, Provinsi Riau memiliki 85 desa yang sangat tertinggal.
Bahkan, kata dia, banyak kalangan masyarakat di luar Riau yang menilai wilayah tersebut kaya namun realita yang ada adalah sebaliknya.
"Kalau kita meninjau atau terjun langsung di Riau lebih karena ada beda standar dengan indeks pembangunan dan Pdt," kata dia.
Baca : Ternyata Bukan Ahok BTP, Sandiaga Uno Dikabarkan Pimpin BUMN Sektor Energi Ini, Simak Rekam Jejaknya
Baca: Tanggapi Ahok Akan Jadi Bos BUMN, Politisi PKS: Jokowi dan Erick Thohir Kurang Bisa Jaga Etika
"Bahwasanya sebagian besar dana APBN berasal dari Riau dan hasil migas, minyak bumi yang dihasilkan Indonesia sekitar 30 persen, begitu juga minyak kelapa sawit sebesar 40 persen. Pajak yang diambil oleh pemerintah pusat itu dari perkebunan dan pajak CPO tersebut," imbuh Syahrul.
Syahrul menilai harus memperjuangkan nasib masyarakat Riau yang selama ini sangat kurang mendapat perhatian daerah maupun pemerintahan pusat. Terutama terkait pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan desa.
Menurutnya, banyak jalan-jalan nasional dan jalan provinsi yang rusak dan tidak terawat lantaran tidak adanya Balai Jalan di kawasan tersebut seperti di provinsi lain.
"Balai Jalan ini sangat diperlukan agar bisa membantu kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau, dan untuk membangun infrastruktur jalan demi kemajuan perekonomian masyarakat," ujarnya.
