Haris Azhar Sebut 3 Power Sharing di Pemerintahan Jokowi, Bagi-bagi Posisi hingga Topik Pembangunan
Dalam acara Mata Najwa Rabu, Haris Azhar menyebut ada 3 power sharing pemerintahan Jokowi jilid 2. Di antaranya, bagi-bagi posisi, hingga wilayah.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Miftah
TRIBUNNEWS.COM - Acara Mata Najwa episode 'Membaca Jokowi Jilid 2' yang tayang Rabu (20/11/2019) malam menjadi momen tepat satu bulan pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo.
Hadir Direktur Lokataru Haris Azhar yang mengkritisi pemerintahan Jokowi selama satu bulan tersebut.
Haris Azhar hadir bersama enam narasumber lainnya di Mata Najwa, yakni Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, Partai Koalisi PDI-P Andreas Hugo Pareira , Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Irma Suryani Chaniago , Direktur Eksekutif Lembaga Survey Indonesia Djayadi Hanan, dan Fadli Zon yang nampak belum hadir di sesi pertama.
Dilansir dari YouTube Mata Najwa, menurut Haris Azhar, pemerintahan Jokowi dinilai masih sibuk pada diri sendiri.
Baca: Tanggapan Ahok Bila Diminta Pimpin Perusahaan BUMN: Harus Siap Dong
"Sibuk pada diri sendiri aja," tuturnya.
Dalam artian, pemerintah masih menikmati momentum.
Dari pengamatan Haris, pemerintah masih mencoba membagi - bagi dan mengisi kursi - kursi runutan di bawahnya.
"Masih pada momentum mereka ini masih happening mereka masih senang," katanya
"Masih mencoba bagi -bagi, mengisi kursi - kursi runutan dibawahnya," jelasnya.
Baca : POPULER! Ekspresi Ustaz Yusuf Mansur saat Dengar Cerita Korban First Travel Nabung 7 Tahun
Kemunculan frase kata 'celana cingkrang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dihapus, menunjukan pemerintah belum masuk ke wilayah atau zona - zona substansi.
"Masih mencoba quick win. Gaya - gaya quick win. Memunculkan frase kata 'celana cingkrang', 'IMB mau dihapus'," tegasnya.
Baca : Sudah Daftar CPNS 2019? Pahami Perubahan Passing Grade dan Masa Sanggah
Haris Azhar mengatakan pemerintah belum masuk ke wilayah subtansi, zona - zona yang masyarakat tertekan dan terdesak oleh kebijakan - kebijakan pemerintahan lima tahun yang lalu.
