Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, menilai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) harus mengungkap fakta tentang praktik-praktik kriminalitas berupa pelanggaran HAM berat dilakukan oleh sebuah rezim pemerintahan.

Maka menurutnya, perlu ada kejelasan kapan sebuah kasus pelanggaran HAM berat dilakukan oeh sebuah rezim pemerintahan.

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait wacana dibentuknya KKR.

"jika komisi kebenaran itu ingin dibentuk adalah namanya apa? Dia harus memotret yang namanya criminal agency. Jadi mengungkap fakta tentang praktek praktek kriminalitas yang dilakukan sebuah rezim, maka perlu ada kejelasan soal periode. Periode kapan sampai kapan," kata Haris saat diskusi di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Jumat (22/11/2019).

Menurutnya, tugas KKR akan berbeda dengan Tim Pencari Fakta atau penyelidik.

Menurutnya, tugas KKR adalah untuk mengetahui gambaran utuh terhadap sebuah peristiwa pelanggaran HAM berat dan membongkar aktor-aktor yang mengendalikan struktur kekerasan tersebut berjalan dan memberikan motivasi.

Untuk itu, menurutnya maka KKR perlu mengambil fakta dari peneliti, sejarahwan, dan sejumlah orang.

"Jadi yang namanya Komisi Kebenaran, dia harus punya efek luar biasa. Masuk membongkar struktur dan suprastruktur. Suprastruktur itu kira kira yang mengendalikan, memberikan motivasi, yang mengontrol bagaimana struktur kekerasan itu berjalan," kata Haris.