Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, mengungkapkan ada calon menteri yang dimintai uang sebesar Rp 500 miliar oleh sebuah partai politik (parpol).

Menurut Humphrey Djemat, permintaan tersebut sebagai bentuk komitmen agar partai politik menyokongnya menjadi menteri.

Humphrey menyebut, calon menteri tersebut berasal dari kalangan profesional atau non-parpol.

"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenernya itu pilihan dari Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengkontribusi Rp 500 miliar," ungkap Humphrey Djemat di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu (24/11/2019).

Baca: Humphrey Djemat: Sosok Jokowi, Ahok, Risma, dan Ridwan Kamil Tak Akan Muncul Tanpa Pilkada Langsung

Humphrey Djemat menolak untuk mengungkapkan sosok calon menteri tersebut.

Dirinya hanya mengungkapkan permintaan parpol tersebut ditolak calon menteri itu.

Calon menteri itu menolak karena tidak memiliki uang.

Baca: PPP Lakukan Kaderisasi untuk Persiapan pemilu 2024

"Nah itu karena dia memang orang profesional ya itu tentu against dari pada esensi dari hati nuraninya, dia tidak mau. Kalau dia mau, dia bisa, karena diminta uang pun dia tidak punya, karena dia seorang profesional, keahliannya memang dibutuhkan presiden," tutur Humphrey Djemat.

Meski begitu, Humphrey mengatakan, tidak semua menteri dimintai uang Rp 500 miliar.

Namun, menurutnya hal ini menunjukan buruknya integritas parpol di Indonesia.

Baca: Pilkada 2020 Diprediksi Jadi Pintu Masuk Parpol Menyongsong Pilpres 2024

"Jangan curiga dulu semua menteri sudah teken kontrak Rp 500 miliar. Jangan. Tapi ada kejadian seperti itu, bagaimana parpol itu bisa melakukan rekrutmen atau pejabat baik kalau mentalitas integritasnya tidak ada," kata Humphrey.

Kata Humprey Djemat soal Pilkada Langsung

Ketua PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, menilai sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung banyak melahirkan sosok pemimpin yang memiliki kredibilitas dan integritas.