Ia menilai, semakin banyak yang membantu tugas presiden maka akan semakin banyak pula yang memberi masukan pada presiden.

"Nanti terlalu banyak yang membantu, terlalu banyak yang memberi masukan, apa Bapak Presiden nggak makin bingung?" ujarnya.

Melihat hal itu, Muhammad Kholid berharap penunjukan staf khusus presiden dari kalangan milenial bukan merupakan politik akomodasi ataupun pencitraan. 

"Saya berharap ini bukan hanya politik akomodasi, politik pencitraan, gimik, dan sebagainya," kata Muhammad Kholid.

Ia pun mengajak masyarakat menilai apakah Presiden Jokowi bersama pemerintahan yang baru ini akan pro dengan milenial.

"Nanti kita akan melihat apakah Bapak Presiden dan pemerintahan yang baru ini pro terhadap milenial," ujarnya.

Staf Khusus Presiden dari Kalangan Milenial Dinilai Sebagai Politik Simbol

Sementara itu, Ketua DPP PKS Pipin Sopian menilai pengenalan staf khusus presiden yang dilakukan langsung oleh presiden merupakan budaya baru.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sapa Indonesia Malam yang kemudian diunggah di kanal Youtube Kompas TV, Sabtu (23/11/2019).

Ia menyebutkan, sebelumnya presiden hanya mengumumkan secara langsung jajaran menteri dan para pejabat negara lainnya.

Pipin pun beranggapan hal tersebut merupakan sebuah politik simbol.

"Saya kira ini bagian dari politik gimik atau politik simbol yang diperlihatkan oleh Pak Jokowi," ujar Pipin.

Pipin pun kemudian menghubungkan pengangkatan staf khusus presiden dengan proyek SMK yang pernah diperkenalkan Jokowi.

"Saya kira nanti hampir sama dulu kaya proyek SMK, ini juga bagian dari politik yang ingin memperlihatkan bahwa milenial diberikan kesempatan," ungkap Pipin.