TRIBUNNEWS.COM - Pihak Istana Kepresidenan buka suara terkait beredarnya isu mahar politik Rp 500 miliar dalam pemilihan calon menteri di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jilid II.

Sekertaris Kabinet Pramono Anung membantah adanya isu tersebut.

Menurutnya isu yang menyebutkan calon menteri dimintai Rp 500 miliar ini tidak masuk dilogika.

"Tidak mungkin dan untuk apa kasih uang senilai Rp 500 miliar untuk sekedar jadi menteri kan ini secara logika tidak masuk akal," ujarnya dilansir dari kanal YouTube Kompas TV (25/11/2019).

Isu ini dinilai tidak berdasar dan tidak logis.

Mengingat gaji menteri di Kabinet Indonesia Maju ini tidak sampai menyentuh angka Rp 100 miliar.

"Kan menteri gajinya tidak sampai Rp 100 juta bagaimana bisa orang dengan uang sejumlah itu dikeluarkan" imbuhnya.

Dalam kesempatan itu Pramono juga menyampaikan terkait proses pemilihan calon menteri.

Ia menuturkan kalau menteri dipilih langsung oleh Jokowi.

Pemilihannya pun dilakukan dengan sangat hati - hati.

"Kami sampaikan bahwa proses pemilihan untuk calon menteri itu dilakukan secara teliti dan hati - hati oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Pramono menambahkan kalau benar keberadaan terkait isu tersebut, maka akan dengan mudah untuk dilacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pramono juga mempertanyakan terkait jumlah uang yang terlalu besar itu.

"Kalau kemudian pada har ini ada isu seperti itu, yang pertama uang Rp 500 miliar inikan bukan uang kecil sangat besar sekali bagaimana uang itu ada," ujarnya.