Bantah Isu Mahar Politik 500 M dalam Pemilihan Calon Menteri, Istana: Secara Logika Tidak Masuk Akal
Sekertaris Kabinet Pramono Anung membantah isu mahar politik Rp 500 miliar dalam pemilihan calon menteri, menurutnya isu ini tidak masuk akal.
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Garudea Prabawati
"Dan kalau ada akan dengan gampak dilacak oleh PPATK," imbuhnya
"Saat ini uang diatas 100 juta saja udah gampang untuk dilacak baik oleh PPATK oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian," lanjut Pramono.
Pramono menyebut, dalam pemilihan calon menteri yang dilakukan oleh presiden ini justru banyak tolak nama-nama besar yang diajukan parpol karena tak sesuai dengan visi misi presiden.
"Kita semua tahu dalam proses penentuan menteri presiden secara langsung beliau yang memilih, secara hati - hati kemudian representasi partai pun tidak semua yang diusulkan partai itu disetujui oleh presiden," tuturnya.
"Bahkan beberapa nama - nama yang kredibel, baik dan nama besarpun presiden ada yang tidak setuju," imbuhnya.
Sehingga Pramono menjamin isu terkait calon menteri yang diminta uang sebesar Rp 500 miliar ini tidak akan pernah dapat dibuktikan.
Dikutip dari Tribunnews.com, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, menyebut ada calon menteri yang dimintai uang Rp500 miliar oleh sebuah partai politik (parpol).
Hal ini dilakukan demi dapat masuk sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.
"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenernya itu pilihan dari Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri," ujar Humphrey.
"Dia harus bisa mengkontribusi Rp 500 miliar," imbuhnya.
Namun Humphrey tidak mengatakan siapa calon menteri yang dimintai uang tersebut.
Ia hanya menyebut kalau calon menteri itu menolak tawaran Rp 500 miliar permintaan parpol. (*)
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma/Fahdi Fahlevi)
