Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soal Penunjukkan Staf Khusus Presiden, Putra Nababan: Sesuai Target Presiden 'Out of The Box'

Presiden Jokowi menunjuk 7 staf khusus presiden untuk memberikan masukan-masukan dan inovasi baru kepada Jokowi.

Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Miftah
zoom-in Soal Penunjukkan Staf Khusus Presiden, Putra Nababan: Sesuai Target Presiden 'Out of The Box'
Tribunnews/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris
Presiden Joko Widodo mengenalkan tujuh orang sebagai Staf Khusus Presiden untuk membantunya dalam pemerintahan pada sebuah acara perkenalan yang berlangsung dengan santai di veranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019) sore. Ketujuh staf khusus baru yang diperkenalkan Presiden Jokowi merupakan anak-anak muda berusia antara 23-36 tahun atau generasi milenial. Adapun ketujuh staf khusus baru yang diumumkan oleh Presiden Jokowi yaitu (kiri ke kanan) Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, Adamas Belva Syah Devara, Gracia Billy Mambrasar, Putri Indahsari Tanjung, Angkie Yudistia, dan Aminuddin Maruf. Tribunnews/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris 

"Ketika politik simbol hanya memperlihatkan milenial kepada publik terus nanti kemudian ke depan proposalnya tidak dibaca atau dieksekusi," tambahnya.

Menurutnya, pemerintah saat ini memiliki tantangan yang terlihat yakni kabinet yang dinilai semakin gemuk.

"Tantangan pemerintahan saat ini yang paling ketara disebutnya dengan tambun, jadi terlalu gemuk, di situ ada KSP, ada Mensesneg, Ada dewan pertimbangan presiden, kemudian ada staf khusus dan yang lain," ungkap Pipin Sopian.

"Tantangannya apakah benar ini bisa menyelesaikan persoalan," tambahnya.

Pipin Sopian kemudian menyinggung soal Staf Khusus Presiden Putri Tanjung yang merupakan anak konglomerat Chairul Tanjung.

"Wajar saja kalau kami melihat bahwa politik gimik, politik simbol atau disebut juga ini akomodatif, kita melihat memang ada di situ anaknya orang terpandang di negara ini diberikan kesempatan," ungkapnya.

Menurutnya, hal tersebut boleh saja namun ia berharap agar negara tidak melahirkan defisit demokrasi.

Berita Rekomendasi

"Sah-sah saja tetapi kita harus melihat jangan sampai di negara ini lahir defisit demokrasi di saat begitu besar negara mengeluarkan dana untuk pemilu tetapi kemudian tidak memberikan dampak yang luar biasa bai masyarakat," terangnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas