Sempat Diminta Ubah Gaya Komunikasi, Kini Ahok Tak Mau Lagi Asal Bicara: Ini Beda dengan Gubernur
Ahok mengaku akan ada perbedaan saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan posisinya saat ini, Komut perusahaan BUMN.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina yang baru, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku tak lagi mau asal bicara.
Ahok mengaku akan ada perbedaan saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan posisinya saat ini, sebagai Komut perusahaan BUMN.
Melansir Kompas.com, Ahok mengungkapkan adanya hak dan wewenang di posisi barunya.
“Jadi ini beda dengan Gubernur (DKI Jakarta), dulu apa aja saya jawab. Ini kan ada hak dan wewenangnya,” ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Jawaban tersebut disampaikan Ahok kala menjawab pertanyaan upaya penekanan impor Minyak dan Gas (Migas Pertamina).
Ia mengatakan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati lah yang berwewenang memberikan jawaban.
“Tanya sama Dirut (Nicke). Saya bukan Dirut (Pertamina). Saya sudah tahu (upaya menekan impor migas), tapi bukan hak saya untuk bicara. Itu hak dirut sama direksi. Saya hanya awasi internal,” kata Ahok.
Ia menyampaikan tugas utama menjadi Komut ialah mengawasi bagian internal Pertamina.
“Saya hanya duduk bantu awasi, jadi masyarakat bisa lihat perkembangan bagaimana hasil kerja kami, di lapangan seperti apa, hasilnya seperti apa, itu ada kerja sama tim,” ucap dia.
Sebelum Ahok resmi dilantik menjadi Komut Pertamina, beberapa pihak meminta Ahok merubah gaya komunikasi dan gaya bicaranya.
Andre Rosiade
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengingatkan Erick Thohir untuk meminta Ahok mengubah cara berkomunikasi.
Ia berharap Erick Thohir memberikan pesan tersebut kepada Ahok sebelum dilantik menjadi komisaris utama PT Pertamina.
"Sebelum dilantik Senin atau Selasa, tolong Pak Ahok diajak kembali bicara, ingatkan Pak Ahok agar merubah cara berkomunikasi yang bersangkutan," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).