TRIBUNNEWS.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu menegaskan adanya mafia minyak dan gas (migas) yang masih berkeliaran dalam Pertamina.

Ia membantah adanya anggapan dari beberapa pihak yang mengatakan mafia merupakan hantu yang dibuat.

Said Didu pun menceritakan bagaimana mafia tersebut dapat bermain di dalam pengadaan minyak dan gas.

Dirinya setuju dan mendukung jika Menteri BUMN Erick Tohir bersama Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama  mempunyai misi untuk serius memberantas mafia migas di Indonesia.

Namun, dirinya juga mengatakan jika Basuki Tjahaja Purnama yang kerap disapa Ahok tersebut gagal maka Ahok pun merupakan bagian dari mafia itu sendiri.

Menurut Said Didu dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, Selasa (26/11/2019) mengatakan adanya pembahasan mafia migas pun sangatlah penting.

"Dari tadi tidak ada yang mau membahas bagaimana cara mafia bekerja. Ini penting karena selalu ada yang menyatakan mafia ini tidak ada. Itu adalah hantu yang dibikin. Saya katakan ada," ungkap Said Didu membuka dan menegaskan.

Dirinya menyebut bahwa cara bekerja seorang mafia adalah di dalam regulasi dan bukan melawan hukum.

"Dan caranya bekerja mafia itu adalah selalu bekerja di dalam regulasi, bukan melawan hukum. Jadi dia mengobjektifkan kepentingan subjektif dia," sambungnya.

Lebih lanjut dirinya menceritakan perhitungan subsidi migas tidak memakai 3 spot minyak.

"Saya ini cerita bagaiamana mafia itu bermain di pengadaan migas subsidi. Dulu membahas subsidi itu selalu adalah harga subsidi. Morf plus alfa. Morf itu adalah harga rata-rata Singapura."

"Saat itu saya membahas dan tengah malam saya diusir keluar oleh salah satu menteri karena saya protes bahwa kenapa pakai harga Singapur? Kenapa kita tidak memakai 3 spot minyak supaya terjadi persaingan," kisahnya saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN.

Ia menceritakan, Singapura merupakan penghasil premium terbesar dan mempunyai kilang.

Kemudian, Pertamina Energy Trading Limited (Petral), anak perusahaan Pertamina adalah perusahaan yang bermain dalam subsidi premium di Singapura.

Oleh karena itu dalam hal ini Said Didu menegaskan pada undang-undang APBN, PT Petral merupakan pihak yang membuat regulasi, sehingga ia rangkaian inilah yang disebut cara kerja mafia.

Maka menurut Said Didu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Pertamina.

"Bagaimana mafia bekerja di Pertamina? Begitu juga caranya. Aturan pengadaan migas di Pertamina itu mungkin hampir tiap 3 hari, 4 hari diganti," ujar Presiden Manusia Merdeka tersebut.

Ia kembali berpendapat, jika Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina gagal memberantas mafia yang masih bersarang di dalam Pertamina, maka bisa jadi Ahok adalah bagian dari mafia.

"Jadi kalau Ahok memang mau memberantas mafia, kalau dia gagal maka dia menjadi bagian dari mafia. Karena dia bisa membikin regulasi yang melindungi mafia. Nah, karena tiap saat pengadaan itu diganti-ganti di Pertamina," kata Said Didu.

Dirinya juga menegaskan kepada Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Menteri BUMN, agar mengawasi Ahok jika diketahui mengganti pengadaan migas dan bermain mafia seperti yang ia ceritakan sebelumnya.

"Bung Arya, kita awasi kalau dia mengganti-ganti terus dan bermain mafia ya kita awasi dia karena tugasnya dia memberantas mafia. Jadi, mafia ini ada. Saya paham," ujar Said Didu kepada Arya Sinulingga yang turut hadir dalam acara tersebut.

Said Didu juga memberitahu bahwa dirinya telah lapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016 silam terkait adanya mafia migas.

Dirinya juga mengungkapkan ketidaktahuan akan keberlanjutan kasus pemberantasan mafia migas tersebut hingga saat ini.

"2016 itu hasil audit KordaMentha, kami menemukan bahwa semua orang yang bekerja di KordaMentha itu HP-nya mengarah ke satu orang. Jadi koordinasinya ada. Dan kita tahu itu puluhan miliar per hari yang diambil oleh mereka. Itu kita sudah laporkan ke KPK tahun 2016. Nah, saya nggak tahu sekarang nggak jalan," ungkap mantan Komisaris PT Bukit Asam.

Berdasarkan dari beberapa ceritanya tersebut ia menegaskan kembali adanya mafia yang bisa mempengaruh penguasa.

"Jadi maksud saya kalau orang mengatakan tidak ada mafia, maaf saja saya tahu persis ada mafia. Dan mafianya itu adalah selalu mengobjektifkan kepentingan subjektif lewat kekuasaan."

"Apakah mafianya mau? Engga. Kalau penguasanya mau pasti mafianya bisa. Problemnya dikalkulasi itu baginya banyak, cuma bukan tambah kali aja, bagi-baginya juga," pungkas Said Didu.

Sementara itu, pihaknya juga yakin pemberantasan mafia merupakan komitmen bersama dalam harapan Indonesia Maju.

Selain itu, host dalam acara ini Karni Ilyas terlihat menanyakan menanyakan apakah peristiwa yang diceritakan Said Didu berlangsung hingga sekarang, Mantan Staf Khusus Menteri ESDM tersebut pun mengiyakan.

"Masih berlangsung sampai sekarang," kata Said Didu.

Diketahui PT Petral sudah dibubarkan, namun menurut Said Didu permasalahan bukan lah berada di perusahaannya.

"Dulu itu dikoordinir oleh Petral. Sekarang dikoordinir oleh orang yang bikin regulasi di sini. Masih ada.. masih ada,"

"Mafianya tetap sama, penguasanya ganti-ganti," tegas Said Didu. (*)

(Tribunnews.com/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)