TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengatakan ada kemungkinan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok untuk menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina.

Ahok diketahui baru resmi menjabat sebagai Komisaris Pertamina pada Senin (25/11/2019).

Namun baru sehari bekerja sudah muncul kabar mengenai adanya kemungkinan Ahok untuk pindah jabatan.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan adanya kemungkinan bagi Ahok untuk menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina.

Baca: Andre Rosiade Sebut Ahok Punya Integritas hingga Keberanian untuk Pertamina Capai Targetnya

Baca: Ahok Disuruh Turunkan Impor Pertamina, Arya Sinulingga: Nanti Ada yang Marah kalau Betul Ada Mafia

Pernyataan tersebut yang menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan Ahok untuk pindah jabatan.

M Qodari mengatakan, terbuka kemungkinan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi Direktur Utama Pertamina.

Namun, sebelumnya Ahok harus menunjukkan adanya perubahan yang ia bawa sebagai Komisaris Utama Pertamina.

"Menurut saya sangat terbuka ya, apalagi kalau Pak Ahok membawa sebuah perubahan ke Pertamina lewat jabatannya sebagai komisaris utama," ujar Qodari di Studio Kompas TV, Senin (25/11/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Selain itu, menurut Qodari, Ahok harus menunjukkan ide-idenya sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Menurutnya, ide tersebut sudah Ahok tunjukkan di hari pertama dia bekerja.

"Tentunya diperlukan suatu ide, kemudian dia tunjukkan ide itu, dan tanda-tandanya tentu sudah ditunjukkan mulai hari ini," ungkapnya.

Ide yang dimaksud Qodari itu adalah saat Ahok memberi pernyataan kepada rekan media, ia  meminta masukan kepada masyarakat untuk kinerja ke depannya di Pertamina.

"Pak Ahok mengatakan, ya kalau ada keluhan silakan disampaikan kepada kita, saya kira itu trademark yang dibawa oleh Pak Ahok ya," lanjutnya.

Qodari menilai Ahok sudah mempunyai ciri khas mengenai transparansi, bersih, dan profesional saat Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dulu.

"Kan Pak Ahok membawa trademark transparansi, bersih, lalu profesional, minimal dalam artian bahwa bekerja itu tanpa ada 'kongkalikong'," kata dia.

Ia menantikan kerja transparansi Ahok dalam jabatannya sebagai komisaris utama.

"Kita lihat saja nanti konkritnya seperti apa transparansi yang dibawa oleh Ahok di Pertamina," ujarnya.

"Menurut saya itu cukup mengenai jantung Pertamina ya, karena Pertamina ini kan perusahaan raksasa," lanjut dia.

Baca: Pramono Anung: Proses Seleksi Ahok Jadi Komut Pertamina Panjang, Dilihat Berbagai Faktor

Qodari mengatakan, sebelumnya Pertamina mempunyai isu terkait ada pihak yang mengambil keuntungan tertentu dan merugikan keuangan Pertamina.

Sehingga dengan hadirnya Ahok dalam Pertamina, diharapkan bisa membawa perubahan.

"Selama ini kan rumor dalam Pertamina, dia menjadi sapi perah bagi individu atau kelompok tertentu, yang membuat keuntungan Pertamina menjadi tidak maksimal dan proses pengembangan menjadi kedodoran dari potensi yang dia miliki," ujarnya.

"Saya menduga keras bahwa itu maksud dan tujuan untuk membawa Ahok ke Pertamina dan Ahok ini katakanlah dibawa untuk bersih-bersih di Pertamina," lanjut Qodari.

Ia kemudian menyinggung kasus Ahok sebelumnya yaitu kasus Rumah Sakit Sumber Waras.

"Walaupun yang tidak setuju dia mengatakan juga tidak bersih begitu, kemudian menunjuk kasus Rumah Sakit Sumber Waras," kata dia.

Namun, Qodari ingin memberi kesempatan kepada Ahok dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Ia mengatakan, jika nanti publik percaya dengan kinerjanya, terbuka jalan bagi Ahok menjadi direktur utama.

"Menurut saya kasih kesempatan kepada Ahok untuk bekerja sebagai komisaris utama dan kalau nanti kepercayaan publik dan elite meningkat, tidak mustahil dia akan menjadi direktur utama," jelas Qodari.

Namun ia mengatakan, saat ini Ahok mengalami kendala untuk menjadi direktur utama yang disebabkan oleh belum adanya pengalaman dan pengetahuan.

Sehingga nantinya setelah setahun menjabat sebagai komisaris utama, ada kemungkinan untuk Ahok diangkat menjadi Direktur Utama Pertamina.

"Sekarang ini kendala Ahok tidak bisa menjadi direktur utama karena dia dianggap tidak punya pengalaman atau berkompeten dalam bidang perminyakan, tapi kalau setahun kan sudah punya pengalaman gitu," jelas Qodari.

Sebelumnya, Ahok mengaku ke depannya sebagai Komisaris Utama Pertamina ingin kegiatannya didukung oleh semua masyarakat Indonesia.

Mengingat fungsi komisaris utama adalah pengawasan, Ahok berharap masyarakat bisa memberi masukan untuk Pertamina.

"Saya harap tentu dukungan doa dari masyarakat ya, terus dukungan informasi dari masyarakat, karena fungsi saya kan pengawasan," ujar Ahok di Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Menurutnya, informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut akan memudahkan pekerjaannya di Pertamina.

Dirinya berujar akan melihat informasi yang disampaikan masyarakat sesuai sistem yang berlaku di Pertamina.

"Semakin banyak masyarakat melaporkan kepada kami, tentu kami akan lihat sesuai sistem," ujarnya.

Ahok menyampaikan akan melakukan pengawasan yang lebih baik jika masyarakat mengirim lebih banyak masukan dan pengaduan.

"Pasti ada nomer pengaduan kan, semakin banyak nomer pengaduan, kami melakukan pengawasan lebih baik," jelasnya.

Fungsi pengawasan yang menjadi tugas Ahok, mengingatkan dirinya pada aplikasi Qlue di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dilansir laman Kompas.com, aplikasi Qlue sempat menjadi primadona warga Jakarta untuk mengadukan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar rumah.

Melalui aplikasi Qlue, masyarakat DKI Jakarta bisa melaporkan adanya jalan rusak, selokan mampet hingga tumpukan sampah agar nanti bisa diatasi petugas terkait dalam waktu singkat.

Ahok menilai dirinya tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik tanpa ada masukan informasi dari masyarakat mengenai Pertamina.

"Kami tidak mungkin melakukan pengawasan tanpa informasi, ya istilahnya dulu di Jakarta ada Qlue lah, ada Qlue kita bisa awasin," ungkapnya.

Sebelum memulai pekerjaannya sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok menyambangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menerima Surat Keputusan (SK) dirinya.

PT. Pertamina (persero) hari ini menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) di Kementerian BUMN dengan agenda perubahan dewan komisaris dan direksi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tidak ada persiapan khusus terkait kedatangannya di Kementerian BUMN.

Ahok mengaku belum mengetahui agenda selanjutnya setelah dirinya menerima SK pengangkatan.

"Saya diminta datang untuk terima SK, selanjutnya saya nggak tahu, belum ketemu kan," ujar Ahok.

Ditanya perihal penolakan dari Serikat Pekerja Pertamina, Ahok mengakui pihak Serikat Pekerja belum mengenal dirinya.

Lantas dengan bercanda, Ahok mengaku sebagai lulusan rumah tahanan Mako Brimob.

"Ya kan dia nggak mengenal saya kan, saya kan sudah lulus S3 dari Mako Brimob kan," canda Ahok.

(Tribunnews.com/Nuryanti)