TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Anggota DPR RI, Fadli Zon menanggapi terkait keluhan Habib Rizieq yang mengaku tidak bisa pulang ke Indonesia.

Fadli Zon menyebut bahwa pemerintah perlu melakukan investigasi karena telah gagal melindungi warga negaranya.

"Saya kira ini adalah kegagalan pemerintah di dalam melindungi warga negaranya. Masa satu orang saja tidak bisa dipulangkan," kata Fadli dilansirkanal YouTube KompasTV, Selasa  (26/11/2019).

Hal itu berdasarkan pimpinan Front Pembela Islam ( FPI) Rizieq Shihab yang tidak kunjung pulang ke Indonesia.

Baca: Ternyata Pemerintah Indonesia Tengah Negosiasi dengan Arab Saudi untuk Pulangkan Rizieq Shihab

Anggota DPR RI ini mempertanyakan diplomasi pemerintah untuk melindungi Rizieq Shihab di Arab Saudi.

Hingga kini Rizieq masih belum bisa keluar dari wilayah Arab Saudi.

Fadli Zon menyebut ada beberapa persoalan yang menghambat kepulangan Rizieq ke tanah air.

Menurutnya, sampai saat ini persoalan Rizieq tidak mendapatkan kejelasan dari pemerintah.

Hal seperti inilah yang seharusnya diklarifikasi dan dicari tahu penyebabnya.

Baca: Fadli Zon: Rizieq Shihab Harus Dikembalikan ke Indonesia

"Ini yang harus diklarifikasi, ada semacam invisible hand, instruksi-instruksi dari sini yang saya kira perlu dicari tahu siapa sebetulnya di balik kasus ini," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sudah menerima salinan surat yang ditunjukkan Rizieq.

Ia menjelaskan tentang surat yang diperlihatkan tokoh Front Pembela Islam, Rizieq Shihab.

Surat tersebut bukan surat pencekalan, tapi penolakan agar Rizieq tidak keluar dari Arab Saudi dengan alasan keamanan, dilansir kanal YouTube KompasTV, Kamis (14/11/2019).

Baca: Pengacara Rizieq Shihab Beberkan Fakta Lain dari Pertemuan Dubes Arab Saudi dengan Mahfud MD

"Itu bukan surat dari pemerintah, itu surat penolakan bahwa yang bersangkutan tidak boleh keluar karena alasan keamanan gitu aja," ujar Mahfud.

Mahfud menyebut, surat penolakan bukan dari Pemerintah Indonesia dan belum dapat memastikan siapa yang mengeluarkan surat itu.

"Tidak dijelaskan bahwa itu apa Pemerintah Indonesia apakah Pemerintah Arab. Tidak ada," pungkasnya.

Mahfud MD kembali lagi menegaskan bahwa surat tersebut bukan bukti indikasi adanya pencekalan Rizieq Shihab.

Baca: Soal Negosiasi Pemulangan Rizieq Shihab, Menko Polhukam Mengaku Tak Terlibat

Rizieq menyebut Pemerintah Indonesia melakukan pencekalan terhadapnya, namun dalam hal ini Mahfud mengaku heran.

Menurut Menko Polhukam, mengenai larangan bagi Rizieq keluar Saudi atas permintaan Pemerintah Indonesia dalam surat tersebut tak ada penjelasan .

"Enggak ada penjelasannya. Gitu aja suratnya. Kan sama kamu mau masuk bandara, orang mau masuk bandara, lalu kamu dilarang keluar karena masalah ini, enggak ada penjelasannya. Gitu aja," katanya dikutip dari Kompas.com, Jumat (15/11/2019). 

Mahfud juga menegaskan terkait pemulangan Rizieq, Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi .

"Enggak. Itu urusan dia dengan Pemerintah Arab Saudi," ungkap Mahfud.

Baca: Moeldoko Minta Rizieq Shihab Jangan Kembangkan Kabar Tak Benar Soal Pencekalan

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ronny F Sompie juga menanggapi keabsahan surat cekal yang disampaikan oleh Rizieq, tentunya melalui hubungan diplomatik Kementerian Luar Negeri.

Menurutnya, hal itu berkaitan dengan kewenangan kedaulatan Pemerintah Arab Saudi.

"Itu Pemerintah Indonesia tentu tidak dapat ikut mencampurinya," ujar Ronny Sompie.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)