Said Didu Sebut 5 Persoalan Besar Pertamina hingga 4 Tugas Ahok, Supaya BTP Ada Manfaatnya
Kementerian BUMN mempunyai misi untuk memberantas mafia migas di Indonesia. Said Didu menyebutkan 5 persoalan besar Pertamina dan tugas Komut Ahok.
Penulis: Nidaul 'Urwatul Wutsqa
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
"Apa syarat Ahok bisa melakukan itu? Ahok harus berubah. Kalau cara memimpin DKI digunakan memimpin Pertamina, saya nyatakan pasti gagal. Karena itu good goverment, good coorporate goverment itu harus betul-betul dijaga di perusahan."
Presiden Manusia Merdeka tersebut juga mengisahkan pengalamannya saat masih menjadi Sekretaris Kementerian BUMN.
Ia bercerita pernah diusir dari dalam ruang oleh salah satu menteri lantaran dirinya mengkritisi perhitungan subsidi migas yang tidak memakai 3 (tiga) spot minyak agar terjadi persaingan.
"Jam 1 malam saya diusir oleh salah satu menteri untuk keluar dari pembahasan itu. 'Saya minta Said Didu keluar!' Saya bilang 'Oke, sebelum saya keluar saya rekam, mohon direkam', saya protes cara penentuan morf seperti ini karena ini adalah menghidupkan mafia. Nah, saya keluar itu jam 1 malam karena saya nggak mau ngalah sama sekali bahwa ini tidak bisa dilakukan karena diatur sedemikian rupa," kisahnya mengungkap.
Mantan Komisaris PT Bukit Asam itu pun juga memberi masukan kepada Arya Sinulingga Staf Khusus Menteri BUMN yang turut hadir dalam acara tersebut.
Said Didu meminta agar Ahok bisa diberikan tugas-tugas yang berat.
"Saya berharap Bung Arya nanti jangan kasih tugas yang gampang-gampang ke Ahok. Berat sekali Bang ini kalau kontroversinya kalau tugasnya gampang, yang berat dong kasihnya. Apa tugas Ahok?"
Lebih lanjut ia menerangkan adanya beberapa persoalan besar Pertamina yang selalu menjadi permasalahan hingga kini.
Adapun 5 (lima) persoalan yang disebutkan Said Didu telah dirangkum Tribunnews, berikut penjabarannya:
Pertama, Pertamina mempunyai hutang besar, sehingga cash flow terganggu, dan akhirnya membuat solar mulai agak langka.
Kedua, adanya mafia migas yang masih berkeliaran di dalam regulasi Pertamina.
Ketiga, terdapat mafia investasi.
Keempat, penugasan pemerintah yang merugikan Pertamina.
Kelima, adanya sikap yang selalu impor migas.