Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi terkait pemberian grasi terhadap terpidana kasus korupsi Mantan Gubernur Riau Annas Maamun oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), 

Ia mengatakan saat ini Annas Maamun tengah sakit-sakitan dan menggunakan alat bantu pernapasan atau oksigen.

Baca: Jokowi Sebut Pemberian Grasi Annas Maamun atas Dasar Kemanusiaan, Ini Respon ICW

"Dia sudah pakai oksigen tiap hari, sakit-sakitan, banyak juga penyakitnya, dia dirawat di rumah," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Jumat (29/11/2019).

Mahfud MD juga menjelaskan dasar pemberian grasi tersebut adalah Pertimbangan Mahkamah Agung dan ketentuan hukum internasional.

"Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan. Kemudian di dalam hukum internasional juga berlaku, orang yang sudah berusia lewat tua itu ya bisa tidak ditahan. Kan dia diberi grasi," kata Mahfud MD.

Meski begitu, ia mengatakan, pemberian grasi terhadap Annas tidak menghilangkan statusnya sebagai terpidana.

"Diberi grasi itu tidak menghilangkan tindak pidananya. Dia tetap terpidana dengan diampuni pengurangan hukuman. Tetapi dia tetap orang yang pernah terpidana hanya diberi grasi karena pertimbangan usia," kata Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Gubernur Riau Annas Maamun dipastikan dapat menghirup udara bebas pada 3 Oktober 2020 setelah Presiden Joko Widodo memberikan grasi atau pengurangan masa hukuman.

Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto menjelaskan, keputusan grasi itu tertera pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 23/G Tahun 2019 tertanggal 25 Oktober 2019.

"Bahwa memang benar, terpidana H Annas Maamun mendapat grasi dari presiden," kata Ade kepada wartawan, Selasa (26/11/2019).

Semula, Annas akan bebas pada 3 Oktober 2021. Ia menjalani masa hukuman selama tujuh tahun.

Namun Jokowi memberi keringanan berupa potongan masa hukuman selama satu tahun.

"Namun pidana denda Rp200.000.000 subsider pidana kurungan selama enam bulan tetap harus dibayar. Dan denda itu sudah dibayar tanggal 11 Juli 2016," kata Ade.

Diketahui Annas jadi penghuni Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat sejak 2014.

Ia dijerat KPK hingga akhirnya diadili dengan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Annas terbukti menerima Rp500 juta dari pengusaha bernama Gulat Medali Emas Manurung.

Baca: Diduga Terima Gratifikasi Terkait Pendaftaran Tanah, 2 Pejabat BPN Kalbar Ditersangkakan KPK

Pemberian uang itu dilakukan agar Anas memasukkan permintaan Gulat Manurung dalam surat Gubernur Riau tentang revisi kawasan hutan meskipun lahan yang diajukan bukan termasuk rekomendasi tim terpadu. Annas pun divonis pada 24 Juni 2015 dengan hukuman enam tahun penjara.

Hukuman bekas politikus Partai Golkar itu diperberat di tingkat kasasi menjadi tujuh tahun. Namun melalui grasi, hukuman Annas Maamun kembali menjadi enam tahun.