Isu Pemulangan Habib Rizieq, Survei Sebut Hampir Setengah Masyarakat Indonesia Tidak Peduli
Prameter Politik Indonesia menyebut hampir setengah atau sebanyak 45,9 % masyarakat di Indonesia tidak peduli dengan isu pemulangan Habib Rizieq.
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
TRIBUNNEWS.COM- Hasil survei yang dilakukan Prameter Politik Indonesia menyebut hampir setengah atau sebanyak 45,9 % masyarakat di Indonesia tidak peduli dengan isu pemulangan Habib Rizieq.
Direktur Eksekutif Prameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan dari hasil survei yang dilakukan oleh pihaknya menunjukan isu-isu soal agama, bukan persolan yang dihadapi masyarakat.
Termasuk pemulangan Habib Rizieq.
Adi menilai persoalan ekonomi seperti, naiknya pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan yang baru, pemerataan lowongan pekerjaan, itu jauh lebih penting di mata masyarakat daripada isu-isu agama.
"Ternyata bukan persoalan agama atau radikalisme"
"Tapi persoalan utama yang dihadapai oleh masyarakat Indonesia adalah masalah ekonomi," ujarnya seperti dikutip channel YouTube Talk Show tvOne, Senin (2/12/2019).
Baca: Dua Tahun Berhenti Gunakan Sosial Media, Nadiem Makarim Mengaku Hidup Adem dan Stres Menurun
Adi melanjutkan, dari hasil survei ini juga diketahui ada masyarakat yang masih peduli dengan pulang Habib Rizieq dari Arab Saudi ke tanah air.
Berikut hasil lengap survei yang dilakukan Prameter Politik Indonesia:
Sebaiknya Habib Rizieq pulang atau tidak?
1. Pulang ke Indoneisa: 34,6%
2. Menetap di Arab Saudi: 19,5
3. Tak peduli: 45,9 %
Adi menambahkan, isu-isu berbau agama nyaris tidak muncul di benak masyarakat Indonesia.
Melihat kenapa isu tersebut hangat dibicarakan akhir-akhir ini, Adi memandang ada elit-elit tertentu yang memberikan supply isu-isu agama kepada publik.
"Dalam terori agama, kenapa isu agama sekarang menarik?"
"Karena semacam supply dari elit politik yang selalu berbicara Habib Rizieq, elit FPI, alumni 212, dan seterusnya," tegas Adi.
Baca: Tak Hadiri Reuni 212, Rizieq Shihab Pesan ke Pemerintah Indonesia soal Pencekalan: Akhiri Kebohongan
Disinggung soal metode survei yang digunakan, Adi membeberkan survei yang dilakukan pada 5-12 Oktober 2019 ini menggunakan metode yang disebut dengan Stratified Random Sample.
Menurutnya penggunaan metode tersebut membuat survei lebih akurat dengan melibatkan sampling dari berbagai latarbelakang masyarakat.
"Jadi semua klaster kita cek, dari umur, semua ras, semua unsur agama kita cek,
"Semua rata dan itu di 34 provinsi yang kita sempel, bukan provonsi tertentu," kata Adi.
Adapun margin of error survei ini sebesar ± 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Tanggapan FPI dan Politikus PKB
Ketua bantuan hukum FPI, Sugito Atmo Pawiro melihat hasil survei membuktikan masih ada masyarakat menginginkan Habib Rizieq untuk dipulangkan ke Indonesia.
"Yang peduli supaya dikembalikan masih lebih tinggi dibanding, tetap tinggal," ujar Sugito dalam kesempatan yang sama.
Terlepas dari hasil survei ini, menurut Sugito yang paling penting di sini adalah Habib Rizieq mempunyai hak hukum yang sama, lantaran masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
Sugito memisalkan isu pemulangan Habib Rizieq dengan TKI yang sedang tekena masalah.
Ia menjelasakan, jika ada seorang TKI yang bermasalah pemerintah harus merespon, bahkan jika TKI itu akan dihukum mati, menurut Sugito negara harus membela.
Baca: 6 Cara Atasi Kulit Berminyak, Gunakan Masker Alami untuk Menutrisi Kulit Wajah
Begitu pula dengan Habib Rizieq.
"Pemerintah harus memulangkan habib," ungkap Sugito.
Sugito menambahkan, gelaran reuni 212 juga memiliki pesan kepada pemerintah untuk segera memulangkan imam besar FPI ini.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq memandang usaha untuk memulangkan Habib Rizieq harus menjadi prioritas bersama, termasuk pemerintah.
Maman berpendapat pemerintah wajib melindungi warga negaranya, baik siapa saja maupun dimana saja.
Jika ada kendala pencekalan, Ia menilai masalah ini bisa diselesaikan dengan komunikasi diplomatis antar dua negara.
"Soal isu politik siapa yang mencengkal,"
"Hari ini kita mulai melakukan komunikasi diplomasi kedua negara,"
"Baik dari Kemenlu dengan Kedubes Arab Saudi di Indonesia," ungap Maman.
(*)
(Tribunnews.com/ Endra Kurniawan)