TRIBUNNEWS.COM - Menurut Pakar Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga ada tiga kebijakan yang bisa dilakukan oleh Anies Baswedan untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

Pertama, mengintegrasikan seluruh transportasi massal yang ada baik fisik maupun sistem.

Kedua, peremajaan bus ukuran sedang yang sudah dibicarakan namun belum dilakukan.

Ketiga, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi ke pusat kota yang saat ini masih menggunakan kebijakan ganjil-genap.

"Kebijakan ganjil-genap yang sampai sekarang belum terlihat efektifitasnya," jelasnya,  dilansir dari kanal Youtube TVOneNews, Sabtu (30/11/2019).

Dalam hal itu, Nirwono mengatakan satu dari solusi untuk mengurai kemacetan di Jakarta adalah menggunakan jalan berbayar elektronik.

"Nah ini yang menurut saya seharusnya dilakukan kebijakan-kebijakan pak Anies ya untuk mengurai kemacetan lalu lintas dengan tegas," pungkasnya.

Keluhan Presiden Jokowi tentang kemacetan di Jakarta dapat dianggap sebagai teguran terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) seharusnya Jokowi tiba pada pukul 19.00 WIB, namun Presiden baru datang pukul 19.30 WIB.

Menurut Nirwono Joga keluhan itu agar menjadi dorongan semangat bagi Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membenahi lalu lintas di ibu kota.

"Keluhan dari pak Presiden kepada Pemprov DKI sebagai cambuk, artinya harus mampu memberi semangat atau dorongan Pemprov DKI untuk lebih fokus dalam hal mengurai kemacetan lalu lintas," ujar Nirwono.

Nirwono menilai Anies tidak fokus dalam mengatasi persoalan kemacetan dan transportasi di Jakarta.

Lanjut, Nirwono mengatakan persoalan kemacetan ini nantinya bisa dilihat masyarakat di RAPBD Jakarta 2020 .

"Menurut saya, masyarakat bisa melihat nanti di mana di RAPBD DKI Jakarta 2020 anggaran-anggaran yang akan digunakan tadi untuk pembangunan DKI Jakarta apakah benar-benar untuk mengurangi atau mengurai kemacetan lalu lintas atau tidak," ungkapnya.