TRIBUNNEW.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, tengah mengkaji wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).

Wacana inipun mendapat respons beragam dari masyarakat, termasuk para pakar pendidikan.

Kepala Program Studi S3 Ilmu Keolahragaan Universitas Sebelas Maret (UNS), M Furqon Hidayatullah, yakin Menteri Nadiem akan bisa merealisasikannya di tahun 2020.

Menurutnya, pemerintah sudah memiliki pengalaman dalam urusan menghapus UN SD di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketika itu, SBY menghapus UN SD lewat ketentuan itu tertuang dalam PP 32/2013 tentang Perubahan atas PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

"Pengalaman dulu saat Abdul Malik Fadjar UN SD dihapus, itu dalam waktu singkat juga," ujar Furqon saat dihubungi Tribunnews lewat sambungan telepon, Senin (2/12/2019).

Baca: 45,9 % Masyarakat Tak Peduli Pemulangan Habib Rizieq, Ini Komentar Ketua Bantuan Hukum FPI

Furqon melanjutkan, jika nantinya ada gejolak yang timbul atas munculnya wacana tersebut, Pemerintah Indonesia lewat Mendikbud bisa menjelaskan kepada masyarakat secara detail kebijakan tersebut.

"Ada gejolak harus segera dikonsep dalam program, menjadi pembelajaran yang seharusnya," katanya.

Furqon menilai, adanya UN membuat mata pelajaran (mapel) yang diberikan kepada peserta didik menjadi berkasta (berkelas).

Ia mencontohkan, ketika beberapa bulan mendekati UN, sekolah-sekolah memberikan porsi kepada mapel yang di-UN kan, seperti memberikan kelas tambahan kepada peserta didik.

"Kalau modelnya di UN, ini bulan tertentu yang lain (mapel non UN) ditinggalkan."

"Yang difokus mapel yang di UN saja," tegasnya.

Furqon menilai, ditiadakannya UN membuat semua mapel yang ada harus dihargai dan mendapat porsi yang sama tanpa membeda-bedakan.

Ini juga membuat peserta didik bisa belajar tentang hal yang sama.

"Tidak ada yang diunggulkan mata pelajaran, mengingat mata pelajaran sama pentingnya," tutupnya.

Baca: Anies Baswedan Kenakan Pakaian Dinas Harian di Reuni 212, Ini Aturan Seragam ASN yang Sebenarnya

Komentar DPR

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin DJamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana Mendikbud tersebut.

"Wacana yang disampaikan menteri kita, Pak Nadiem, kami menyambut baik dan mendorong itu agar ada kajian secara menyeluruh," ungkap Illiza dalam acara 'Sapa Indonesia Akhir Pekan' yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV, Sabtu (30/11/2019).

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR itu menyampaikan, wacana penghapusan UN menjadi kesempatan untuk mengevaluasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), secara menyeluruh.

"Saya melihat ini adalah kesempatan untuk melakukan kajian evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan UNBK ini sendiri," ujarnya.

Pasalnya, menurut Illiza, saat ini terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan.

Terlebih, jika dibandingkan dengan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Ketimpangan yang dimaksud meliputi ketimpangan pendidikan hingga kemampuan guru. 

Baca: Haikal Hassan Ngaku Undang Tokoh Penting, Peserta Reuni 212: Sepaham Saya Pak Prabowo Tak Diundang

"Karena memang kita melihat ketimpangan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kemampuan gurunya sendiri."

"Terjadi ketimpangan yang luar biasa antara wilayah perkotaan dan perdesaan, apalagi 3T," jelas Illiza.

Melihat hal tersebut, menurut Illiza, keberadaan UNBK bukanlah solusi yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Karena ada ketimpangan ini, keberadaan UNBK sendiri tidak memberikan jawaban baik terhadap kualitas pendidikan itu sendiri," katanya.

Oleh karena itu, Illiza mengatakan pihaknya menyambut baik wacana tersebut.

"Karena memang persoalan pendidikan ini menjadi persoalan utama, bagaimana melahirkan SDM unggul yang diinginkan presiden kita, itu semua berbasis dari pendidikan itu sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Illiza menilai pelaksanaan UNBK pun mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

"Kita melihat dari sisi anggaran juga, pelaksanaan UNBK itu sendiri menghabiskan anggaran yang cukup banyak."

"Jadi artinya ketika bicara tentang pemerataan, SDM, sarana-prasarana, ya mungkin anggaran itu juga meningkatkan kesejahteraan guru," ujarnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nadiem Makarim Rencanakan Penghapusan UN, Anggota Komisi X DPR: Kami Menyambut Baik.

 (Tribunnews.com/Endra Kurniawan/ Widyadewi Metta Adya Irani)