TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan pemerintah wajib melindungi warga negaranya yang terkena masalah.

Ketika warga negara tersebut berada di dalam negeri ataupun di luar negeri, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindunginya.

"Jika ada warga negara di manapun jika menghadapi masalah, maka secara normatif, kewajiban negara untuk melindunginya," ujar Refly Harun di Studio Gedung Menara Kompas, Senin (2/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Tangan negara tidak hanya lepas ketika dia berada di Indonesia, tapi juga di luar negeri," lanjut Refly.

Pakar Hukum Tata Negara ini menyebut, dalam kasus Habib Rizieq Shihab yang tidak bisa pulang ke Indonesia, harus dicari penyebab masalahnya.

"Dalam konteks Habib Rizieq ini, kita harus cari tahu persoalannya," kata Refly.

"Persoalannya apakah Habib Rizieq tidak mau pulang, apakah negaranya yang tidak mau memulangkan," jelasnya.

Sebelumnya, saat memberi sambutan pada Reuni Akbar 212, Habib Rizieq Shihab membeberkan alasan mengenai hambatannya tidak bisa pulang ke Indonesia.

Dalam tayangan video itu, ia menuturkan tidak bisa pulang karena dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi.

Pencekalan tersebut menurutnya karena alasan keamanan dan atas perintah pemerintah Indonesia.

"Pertanyaannya, kenapa saya belum bisa pulang sampai hari ini? Karena saya masih dicekal oleh pemerintah Saudi Arabia, dengan alasan keamanan atas permintaan pemerintah Indonesia," ujar Habib Rizieq, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (2/12/2019).

Sehingga, Habib Rizieq meminta pemerintah Indonesia untuk tidak lagi berbohong.

Ia ingin kebohongan terhadap kasus pencekalan dirinya itu segera diakhiri.

"Karena itu saya minta kepada pemerintah Indonesia, akhiri segala kebohongan, akhiri dusta dan bohong di tengah kehidupan bangsa dan bernegara," ungkapnya.

Ia mengatakan, dari pernyataan Duta Besar Arab Saudi yang lama menyebut sebenarnya mereka ingin memulangkan Habib Rizieq ke Indonesia.

Namun, pihak Dubes Arab Saudi yang lama meminta Habib Rizieq untuk bertanya kepada pemerintah Indonesia sendiri, mengenai alasan pencekalannya itu.

"Sebetulnya kalau kita bisa jujur apa yang sudah dilakukan oleh Duta Besar Arab Saudi yang lama, beliau menyampaikan setiap saat akan mengembalikan Habib Rizieq ke Indonesia, tetapi silakan anda tanyakan sikap dari pemerintah Indonesia sendiri," kata dia.

Menurut Habib Rizieq, pernyataan dubes lama Arab Saudi itu sudah cukup menjadi bukti, ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemerintah Indonesia mengenai pencekalannya itu.

"Pernyataan dari dubes Arab Saudi yang lama itu sudah cukup sebagai pernyataan yang luar biasa, bahwa ada sesuatu dari pemerintah Indonesia sendiri, yang membuat saya masih dicekal sampai saat ini," jelas Habib Rizieq.

Selain itu, Habib Rizieq juga mendapat pernyataan dari dubes Arab Saudi yang baru, telah terjadi negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi.

"Apalagi dengan pernyataan dari Duta Besar Arab Saudi yang baru, beliau menyatakan bahwa urusan Habib Rizieq di Arab Saudi ini ada negosiasi antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia," ujar Habib Rizieq.

Menurutnya, pernyataan dari dubes lama dan dubes baru Arab Saudi itu, cukup dijadikan sebagai bukti, bahwa ada pencekalan kepada Habib Rizieq Shihab.

"Sebenarnya dua pernyataan dari Duta Besar Arab Saudi itu sudah sebagai pembuktian, lebih dari sekedar kesaksian," ungkapnya.

"Karena kesaksian dari pejabat tinggi pemerintah Arab Saudi, itu sudah cukup menjadi bukti bagi kita," lanjut Habib Rizieq.

Ia juga berujar, bahwa pencekalan terhadapnya sebagai tindakan pengasingan.

Dirinya menyebut pencekalan tersebut dilakukan oleh penguasa Indonesia.

"Pencekalan yang terjadi pada saya hari ini, tidak lain adalah pengasingan yang dilakukan oleh rezim penguasa Indonesia saat ini," kata Habib Rizieq Shihab.

(Tribunnews.com/Nuryanti)