Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kementerian BUMN Tunggu Surat Dari Sekretaris Kabinet untuk Lantik Rudiantara Jadi Bos PLN

Kementerian BUMN menunggu surat dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung, terkait pelantikan Rudiantara jadi bos PT PLN.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Kementerian BUMN Tunggu Surat Dari Sekretaris Kabinet untuk Lantik Rudiantara Jadi Bos PLN
TRIBUN/IQBAL FIRDAUS
Rudiantara. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian BUMN menunggu surat dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung, terkait pelantikan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara jadi bos PT PLN (Persero).

"Suratnya belum jalan dari kantor pak Pram (Pramono)," ujar Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Budi enggan menjawab secara pasti jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PLN untuk pengangkatan Rudiantara.

"Tunggu izinya pak Pramono, sebentar lagi," ucap Budi.

Baca: Curhatan ‎Megawati Tentang Awal Mula Pengangkatannya Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketika ditanya kabar Ketua Dewan Direktur LPEI Sinthya Roesli yang dikabarkan turut menjadi salah satu pimpinan PLN, Budi tidak membantahnya.

"Oh gitu yah, dapat dari mana itu sumbernya," kata Budi.

Berita Rekomendasi

Sebelumnya, Pramono Anung yang juga merupakan Sekretaris Tim Penilai Akhir (TPA) menyebut Rudiantara akan menjadi pimpinan PLN.

Baca: Arya Sinulingga Ungkap Kebijakan Pemerintah BUMN saat Pilih Pemimpin: Mencari Sosok yang Berbeda

"Mudah-mudahan segera dilantik," kata Pramono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Namun, terkait posisi Rudiantara nantinya di PLN, Pramono tidak menyebut apakah menjadi komisaris utama atau direktur utama.

"Mudah-mudahan segera dilantik, yanmng jelas sudah ditandatangani," paparnya.

Baca: Pramono Anung: Proses Seleksi Ahok Jadi Komut Pertamina Panjang, Dilihat Berbagai Faktor

Proses penunjukan mantan Menteri Komunikasi dan Informasi itu, kata Pramono, sudah melewati persetujuan Presiden Joko Widodo melalui seleksi TPA.

"Tadi saya sudah bilang, sudah ditandatangani dan sekarang bolanya di menteri BUMN," ucap Pramono.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas