Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

PKS Masih Berharap Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Pasalnya sewaktu amandemen UU KPK digelar di DPR, PKS kalah suara. Mayoritas fraksi partai politik yang lain setuju UU KPK direvisi.

PKS Masih Berharap Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Presiden PKS Sohibul Iman di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih berharap Presiden Joko Widodo terbitkan Perppu untuk membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Ya kita PKS berharap ada Perppu itu," kata Presiden PKS Sohibul Iman saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Harapan ini kata Sohibul merupakan kelanjutan perjuangan PKS atas penolakan yang sebelumnya diterima mereka.

Baca: KPK Minta Garuda Indonesia Bersuara Soal Direksi di Pesawat Angkut Onderdil Harley

Pasalnya sewaktu amandemen UU KPK digelar di DPR, PKS kalah suara. Mayoritas fraksi partai politik yang lain setuju UU KPK direvisi.

"Sebagai yang kalah voting pasti tentu tidak puas dong. Nah cara untuk memenuhi kepuasan kami, kami berharap ada Perppu," tegas dia.

Soal sinyal Jokowi tak akan terbitkan Perppu KPK, diartikan Sohibul bahwa sang presiden akan berhadapan langsung dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan sebaliknya.

Baca: KPK: Ada Dana Suap Sebanyak Rp100 M Mengalir ke Sejumlah Pejabat Garuda Indonesia

"Saya kira pak Jokowi tentu saat ini berhadapan juga dengan aspirasi masyarakat, karena banyak yang ingin ada Perppu, PKS tentu berharap ada Perppu," pungkas Sohibul.

UU KPK hasil revisi menuai banyak penolakan dari berbagai elemen karena proses penyusunannya terburu-buru dan tanpa melibatkan unsur masyarakat maupun pimpinan KPK.

Isi aturan dalam UU KPK yang baru pun dianggap memuat pasal-pasal pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

Seperti contoh, dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan pengawas. Hal ini dinilai bisa mengganggu penyelidikan dan penyidikan KPK.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas