TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Boni Hargens berhasil dengan baik menuntaskan studi doktoralnya di Amerika Serikat dengan disertasi yang mengawinkan teori oligarki dan kartel politik.

Disertasi Boni berjudul Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia: Exploring the Legislative Process of 2007 Election Act (Kartelisasi Oligarki di Indonesia Pasca Soeharto: Mengupas Proses Legislasi UU Pemilu Tahun 2017).

Disertasinya dianggap sangat baik dan menuai apresiasi dari para penguji di kampusnya, Walden University.

Walden University adalah salah satu universitas besar Amerika Serikat yang fokus mencetak para calon agen perubahan sosial di tingkat global.

Boni merupakan pengamat politik dan pendiri lembaga survei LPI.

Para penguji menyebut disertasi yang diuji pada 21 November 2019 itu telah “lengkap dan memuaskan dari semua aspek.”

Boni, yang merupakan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini menuntaskan studinya dengan nilai sempura, di mana Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)-nya 4.0.

"Iya, saya bersyukur, telah studi doktoral di Amerika dengan hasil memuaskan. Terima kasih atas dukungan semua pihak termasuk teman-teman media," ujar Boni, kepada pers, Kamis (5/12/2019).

Boni Hargens memang beberapa waktu terakhir ini sempat menghilang dari dunia televisi tanah air dan ternyata sedang sibuk menyelesaikan studi doktoralnya.

Saat ini, Boni masih berada di Amerika Serikat dan akan diwisuda pada pertengahan Januari Tahun 2020.

"Saya masih di Amerika dan akan akan diwisuda pada 17-18 Januari 2020," ungkap dia.

Dalam disertasinya, Boni mengatakan bahwa kekuatan politik yang mengendalikan Indonesia setelah Tahun 1998 bukan lagi oligarki murni atau kartel partai politik murni.

Namun yang menguasai, tutur dia, adalah sebuah kekuatan baru yang merupkan hasil perkawinan silang antara keduanya, yaitu kartel oligarkis.

“Kartelisasi oligarkis adalah teori yang saya bangun untuk menggambarkan bagaimana oligarki partai membangun kartel politik untuk menguasai sumber daya negara demi kepentingan partai dan hegemoni okigarkis. Jadi ini koreksi terhadap teori-teori lama yang ada dalam mengkaji Indonesia pasca-Suharto,” terang Boni.

Dengan mengambil studi kasus proses legislasi UU Pemilu Tahun 2017, Boni menjelaskan, meskipun tetap ada kekuasaan partisipatif dalam proses itu, namun tidak ada keseimbangan karena kontrol resmi terhadap politik tetap ada dalam kendali oligarki politik.

Boni mengatakan, kajiannya berimplikasi bagi perubahan sosial termasuk mengingatkan anggota parlemen, pembuat kebijakan lain dan kelompok masyarakat sipil terkait begitu pentingnya memahami modus operansi kartel oligarkis.

"Hasil studi ini akan menjadi referensi sangat berguna bagi aktivis prodemokrasi untuk mempertahankan esensi ontologis dari partisipasi publik dalam praktek berdemokrasi," pungkas Boni.

Selama studi doktoralnya, Boni juga mendapat penghargaan sebagai anggota Golden Key International, Phi Alpha Honor Society, dan National Society of Leadership and Success (NSLS).