TRIBUNNEWS.COM - Usulan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR menuai kontroversi dari banyak pihak.

Meskipun biaya yang dikeluarkan akan lebih murah, namun pemilihan presiden oleh MPR dinilai mengancam sistem demokrasi yang sudah dibangun selama ini.

Terkait persoalan tersebut, Anggota Badan Kajian MPR RI, Maman Imanulhaq memberikan komentarnya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan lontaran wacana yang disampaikan Pengurus Besar Nahdatul Ulama PBNU.

Hal tersebut disampaikan oleh Maman Imanulhaq dalam acara Dua Arah yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube KompasTV, Jumat (6/12/2019).

Maman Imanulhaq mengungkapkan, pernyataan tersebut merupakan lontaran wacana dari PBNU yang berangkat dari hasil Munas alim ulama yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Kempek tahun 2012.

"Itupun soal pilkada bukan soal pilpres," terang Maman.

Menurutnya, soal pilpres langsung dan presiden dipilih MPR merupakan sebuah bahan diskusi yang menarik untuk masyarakat untuk dijadikan pilihan.

"Apakah pilpres langsung yang sudah kita lakukan ini betul-betul membawa manfaat atau justru banyak mudharatnya," terang Maman.

Maman Imanulhaq menyatakan jika kebijakan dari NU selalu berdasar atas prinsip fiqih.

"Salah satunya adalah mencegah kerusakan yang besar itu lebih baik daripada menarik manfaat yang belum tentu," jelasnya.

Maman Imanulhaq sebagai pngurus PKB berkewajiban untuk mensosialisasikan terlebih dulu pendapat dari ulama tersebut soal pemilihan presiden oleh MPR.

"Kita masih punya waktu panjang karena amanat reformasi memperkuat presidensil itu artinya tetap pilpres terbuka tentu akan banyak dipilih," ungkap Maman.

Menurutnya, hal tersebut masih menjadi pertimbangan mengingat saat pilpres langsung, euforia sangat besar yang justru menimbulkan ketidakmanfaatan.