Anggaran Komputer Rp 128 Miliar, Anies Baswedan Enggan Berkomentar: Biar Dibahas AntarDPRD
Anies Baswedan enggan berkomentar soal anggaran komputer Rp 128,9 miliar. Anies hanya menambahkan anggaran itu masih dalam pembahasan anggota DPRD.
Penulis: Nidaul 'Urwatul Wutsqa
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar soal pengajuan anggaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta yang menuai kontroversi.
Diketahui sebelumnya pada rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp 128,9 miliar untuk pengadaan seperangkat komputer.
Anies Baswedan menyerahkan sepenuhnya pembahasan terkait anggaran kepada DPRD DKI Jakarta termasuk memperdebatkan jumlah anggaran komputer di BPRD.
Ia hanya terlihat memberikan info bahwa anggaran tersebut memang masih dalam tahap pembahasan anggota DPRD.
Saat ditanya pun, Anies Baswedan enggan berkomentar karena anggaran RP 128,9 miliar merupakan urusan DPRD.
"Semuanya sekarang sedang dalam pembahasan, biar dibahas antar DPRD. Kan itu perdebatan antardewan," ujar Anies Baswdan melansir dari KompasTV, Minggu (7/12/2019).
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Andyka menyebut Komisi C telah sepakat untuk melaporkan anggota Komisi C dari Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.
Alasannya Anthony dianggap telah menyebarkan berita bohong kepada publik setelah mengumbar RAPBD DKI Jakarta ke publik terkait anggaran komputer yang mencapai Rp 128,9 miliar.
Padahal pembahasan soal anggaran komputer telah disampaikan dalam rapat bersama Komisi C.
Oleh sebab itu, Andyka beranggapan sikap Anthony tak lain hanyalah mencari panggung semata.
"Jadi menurut saya kalau dibilang cari panggung ya cari panggung lah, kalau saya bilang seperti itu. Cari panggung lah! Hubungan publik ya mungkin melakukan hubungan publik karena tidak paham. Kita bersama lho, berangkat dari institusi dan lembaga yang sama," kata Andyka.
Andyka juga memberikan keterangan, setelah melaporkan Anthony ke Badan Kehormatan akan berlanjut meminta pimpinan partai untuk mengevaluasi Anthony.
"Kita kan lakukan. Jadi langkah-langkah politis yang akan dilakukan adalah kita akan melaporkan ke BK. Langkah administratif adalah kita akan meminta kepada pimpinan partai agar mengevalulasi keberadaan adik kami Anthony di komisi C," sambung Andyka.
Sebelumnya dapat diketahui anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia kembali mempertanyakan soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2020.
