TRIBUNNEWS.COM - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan kejadian penyelundupan yang terjadi di Maskapai Garuda mempunyai makna yang penting.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi Karya Sumadi dalam acara Sapa Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube KompasTV, Sabtu (7/12/2019).

Menurut Budi Karya Sumadi kejadian tersebut menjadi upaya untuk membuat Garuda Indonesia lebih baik lagi.

Budi Karya Sumadi menuturkan harus ada perbaikan yang berkaitan dengan kompetensi dan kredibilitas untuk menjadi pengurus dan direksi di Garuda Indonesia.

"Artinya bahwa satu kriteria bagi pengurus dan direksi ada beberapa yang mesti diketahui atau diklarifikasi."

"Satu berkaitan dengan kompetensi, yang kedua adalah kredibilitas," jelas Budi Karya Sumadi.

Bagi Kementerian Keuangan, ada dua direksi yang penting untuk dilakukan perbaikan dan pembenahan karena berkaitan dengan keselamatan.

Yakni direktur operasi dan direktur maintanance.

"Kalau bagi Kementerian Keuangan, dua direksi yang paling penting untuk diklarifikasi karena berkaitan dengan keselamatan satu adalah direktur operasi dan direktur maintanance," terang Budi.

Sementara itu, Kementerian BUMN harus berhati-hati dalam menempatkan direksi.

Penempatan direksi harus sesuai kredibilitas dan pengalaman yang baik di bidang korporasi sebelumnya.

"Dengan tahap-tahap seperti ini Kementerian BUMN harus berhati-hati menempatkan direksi dengan personal yang memang punya kredibilitas, punya pengalaman yang baik di korporasi sebelumnya," jelasnya.

Budi Karya Sumadi mengungkapkan kejadian penyelundupan yang terjadi di Garuda justru menjadi momen yang tepat untuk memperbaiki maskapai penerbangan satu ini.

Diketahui sebelumnya, Dirut Garuda Ari Askhara yang sekarang telah dicopot dari jabatannya, melakukan penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton dalam Maskapai Garuda GA 9721 Air Bus A330-900 Neo.

Potensi Kerugian Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kerugian negara sebesar Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar akibat penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan mantan Dirut Garuda.

Barang tersebut diselundupkan di Maskapai Garuda GA 9721 Air Bus A330-900 Neo.

Harga motor Harley Davidson yang diselundupkan tersebut berkisar Rp 800 juta per unitnya.

Sedangkan nilai dari sepeda Brompton antara Rp 50 juta-Rp 60 juta.

"Dengan demikian total kerugian negara, potensi atau yang terjadi kalau mereka tidak melakukan deklarasi ini adalah antara Rp 532 juta sampai Rp 1,5 miliar," terang Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, pihak bea cukai hingga kini masih melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pihak ground hendling dan juga nama dari penumpang yang masuk ke dalam klaim tax tersebut.

"Kami mengatakan suadara SAS mengaku, barang ini dibeli melalui akun IB."

"Jadi katanya memang sudah lama akan melakukan pembelian melalui akun IB," ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menuturkan setelah pihaknya melakukan pengecekan, SAS mengaku pihaknya tidak mendapatkan kontak penjual yang didapat melalui akun IB.

Selain itu, diungkapkan oleh Sri Mulyani, SAS memiliki hutang bank sebesar Rp 300 juta, yang dicairkan pada bulan Oktober lalu.

Uang tersebut digunakan oleh SAS untuk merenovasi rumah.

Kemudian ditemukan transfer uang yang dilakukan SAS ke rekening istrinya sebanyak tiga kali, senilai Rp 50 juta.

Sri Mulyani menuturkan jika sebenarnya SAS ini tidak mempunyai hobi motor, tapi mengimpor Harley Davidson.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, SAS sebenarnya memiliki hobi sepeda.

Fakta lain yang ditemukan adalah, adanya transaksi keuangan yang ditengarai memiliki hubungan terhadap inisiatif untuk membeli dan membawa motor tersebut ke Indonesia.

"Jadi kami sekarang masih dalam proses terus melakukan penyelidikan terhadap motif awal dan apakah betul yang bersangkutan memang yang memiliki atau melakukan atas nama pihak lainnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani memaparkan soal modus untuk memasukkan barang ke Indonesia melalui cara ilegal dilakukan dan sering terjadi dengan berbagai jenis modus.

Modus tersebut dapat dilakukan melalui berbagai jalur bisa melalui Tanjung Priok, Cengkareng, dan bisa melalui pelabuhan-pelabuhan yang lain.

"Dan oleh karena itu saya memerintahkan bea dan cukai untuk terus meningkatkan pengawasan," ungkapnya.

Sri Mulyani meminta kepada bea dan cukai serta jajaran yang terkait untuk menyelesaikan kasus ini dalam pemeriksaan dan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Dri Mulyani berharap komitmen dari berbagai pihak menjaga republik Indonesia dari tindakan-tindakan ilegal untuk bisa berkerjasama dan menanggulangi hal-hal tersebut.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)