Dengan begitu, Kejaksaan Agung bakal menetapkan tersangka dalam waktu dekat, baik dari pihak BTN maupun pihak korporasi yang terlibat.

Di sisi lain, sejumlah direksi BUMN terjerat kasus korupsi dan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa kepemimpinan Menteri ESDM sebelumnya, Rini Soemarno.

Mereka antara lain Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) Andra Y Agussalam yang menjadi tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Juni silam. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur Utama PT Inti Darman Mappangara sebagai tersangka kasus dugaan suap antar-BUMN, yang melibatkan PT Angkasa Pura II.

Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda juga menjadi tersangka dalam OTT oleh KPK karena diduga menerima suap terkait impor ikan.

KPK juga melakukan OTT terhadap salah satu direktur PT Krakatau Steel (KRAS) pada Maret silam.

Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel.

Restrukturisasi dan penguatan komisaris

Praktik-praktik yang bertentangan dengan tatakelola perusahaan yang baik, tak dipungkiri oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, yang menyebut fokus pembenahan yang dilakukan saat ini adalah perbaikan manajemen dan penguatan fungsi komisaris.

Perbaikan manajemen, kata Arya, menjadi kunci utama kementerian dalam melakukan pembenahan. Sebab, jika manajemennya baik, maka akan terungkap masalah-masalah yang terjadi di tubuh perusahaan.

"Yang diutamakan adalah kita evaluasi bisnis dan evaluasi orang-orang," kata Arya.

Menteri BUMN Erick Thohir menugaskan bekas Komisioner KPK, Chandra Hamzah, sebagai Komisaris Utama BTN tak lama setelah temuan dugaan korupsi di bank itu.
Dengan restrukturisasi manajemen yang sudah dilakukan, diharapkan mereka yang akan melakukan perombakan total di perusahaan tersebut.

Salah satu restrukturisasi yang dilakukan adalah dengan memangkas sejumlah direksi dari komisaris BTN pada awal bulan ini, tak lama setelah temuan kasus dugaan rasuah yang terjadi di BTN cabang Batam, Kepulauan Riau.

Jumlah direksi yang sebelumnya berjumlah sembilan orang, dipangkas menjadi delapan orang saja. Demikian dengan jumlah komisaris perusahaan, yang sebelumnya delapan menjadi enam orang.

Ahok resmi jadi Komisaris Utama Pertamina