Perampingan serta perombakan struktur bos bank pelat merah itu untuk mencegah adanya celah korupsi dan menghemat biaya operasional perusahaan pada awal bulan ini.

Tak tanggung-tanggung, bekas Komisioner KPK, Chandra Hamzah, dipilih sebagai Komisaris Utama.

Sebelumnya, Kementerian BUMN juga sudah menugaskan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Dia ditugaskan membenahi internal Pertamina, sekaligus menuntaskan sejumlah tantangan perusahaan migas pelat merah tersebut, termasuk mengurangi impor migas dan menekan praktik korupsi di sektor migas.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengakui fungsi komisaris memang diperkuat, sebab menurutnya selama ini fungsi mereka tidak kuat.

"Makanya kami sekarang ini memperkuat mereka karena mereka yang bisa melakukan audit, mereka yang menerapkan GCG (good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, red.)," ujar Arya.

"Fungsi-Fungsi ini kalau dijalankan dengan baik dan benar oleh komisaris, itu perusahaan pasti bagus kok. Yakin kami itu," tegas Arya.

'Belum cukup'

Namun, langkah-langkah itu dianggap tidak cukup efektif oleh pengamat BUMN, Sunarsip.

Dia menyebut "buka-bukaan" yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, adalah dalam rangka "mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN yang memang relatif rendah dengan praktik pengelolaan di sejumlah BUMN".

"Namun ini saja belum cukup, harus diimbangi dengan upaya-upaya menempatkan orang-orang yang diyakini mampu menaikkan reputasi dan kredibilitas BUMN di mata masyarakat, investor dan kreditor," tuturnya.

Dia mencontohkan, Garuda Indonesia saat ini menghadapi "problem rendahnya kepercayaan terhadap manajemen dan bisnis Garuda" dan "krisis kepercayaan terhadap kemampuan Garuda secara finansial".

"Maka dari itu, Garuda membutuhkan orang-orang yang sangat mengerti bagaimana menyelesaikan masalah finansial yang dihadapi oleh Garuda," ujarnya.

Baca : Jarak Penitipan Anak & TKP 6 Km, Jasad Tanpa Kepala Bukan Yusuf Balita yang Hilang? Ini Kata Polisi

"Tidak bisa tidak harus dilakukan karena ini adalah bagian yang tak tepisahkan dari upaya bersih-bersih di BUMN dan sekaligus upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN ke depan," lanjutnya.

Sementara itu, BUMN Watch, lembaga yang mengawasi pengelolaan aset-aset negara oleh BUMN, berharap Menteri BUMN Erick Thohir tidak tebang pilih dalam melakukan pembenahan 142 perusahaan milik negara.