Tribun

Masa Jabatan Presiden

Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dikhawatirkan Otoriter, Nasdem: 1 Periode Pun Bisa Otoriter

Zulfan Lindan menilai jika masa jabatan presiden yang hanya satu periode juga bisa menimbulkan sikap otoriter dari presiden sebagai pimpinan negara.

Penulis: Nuryanti
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dikhawatirkan Otoriter, Nasdem: 1 Periode Pun Bisa Otoriter
Istimewa
Zulfan Lindan, Anggota Komisi VI DPR RI 

TRIBUNNEWS.COM - Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, banyak menuai perdebatan.

Wacana itu pertama kali muncul ketika ramai perbincangan terkait rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan kepemimpinan yang otoriter.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Zulfan Lindan menilai jika masa jabatan presiden yang hanya satu periode juga bisa menimbulkan sikap otoriter dari presiden sebagai pimpinan negara.

"Satu periode pun orang bisa otoriter," ujar Zulfan Lindan, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (9/12/2019).

Zulfan Lindan mengatakan tidak ada salahnya kalau presiden nantinya akan tiga periode.
Zulfan Lindan mengatakan tidak ada salahnya kalau presiden nantinya akan tiga periode. (Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV)

Zulfan Lindan juga mengaku tidak masalah jika masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Saat ini Presiden Jokowi sudah berada di periodenya yang kedua, sehingga timbul usulan untuk menambah satu periode berikutnya.

Namun, Zulfan mengatakan Partai Nasdem tetap akan melakukan konvensi.

"Kalau tiga periode, saya kira tidak ada masalah, tetapi kita tetap akan melakukan konvensi," ujar Zulfan Lindan.

"Nasdem tetap akan melakukan konvensi," tegas Zulfan.

Ditanya mengenai jabatan presiden yang jika dipilih oleh MPR bukan lagi oleh rakyat, Zulfan berujar amandemen Undang-undang Dasar 1945 bertentangan dengan Pancasila.

"Sebenarnya amandemen yang kita gunakan bertentangan dengan Pancasila," katanya.

Ia merujuk pada sila keempat Pancasila yang berbunyi, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan".

Menurut Zulfan, sila keempat Pancasila tersebut sudah mengatakan pemilihan presiden dilakukan oleh permusyawaratan atau perwakilan rakyat yaitu MPR.

"Sila keempat kan jelas ada permusyawaratan rakyat," ujarnya.

Mengenai masa jabatan presiden itu, dan mengenai amandemen UUD 1945 itu, Zulfan mengatakan, saat ini tengah dibahas oleh Partai Nasdem.

"Sampai saat ini Nasdem sedang membahas itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Partai Gerindra tidak setuju jika amendemen Undang-Undang Dasar 1945 nantinya akan menyentuh urusan masa jabatan presiden.

Sufmi Dasco Ahmad menilai masa jabatan presiden yang sebelumnya yaitu lima tahun ditambah satu periode berikutnya itu lebih tepat.

"Kalau kita lihatkan, masa jabatan presiden dua kali cukup," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (22/11/2019).

Dirinya menilai bahwa nantinya jika wacana tersebut dibahas, akan memakan waktu yang sulit.

"Saya pikir itu hanya wacana saja, wacana boleh, tapi kalau nantinya akan dibahas, saya pikir sangat panjang dan berliku," ungkapnya.

Dasco menyatakan, gerindra akan memilih tidak ikut membahasnya.

"Tentunya gerindra tidak akan berperan serta aktif membahas itu," jelas dia.

Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Ia menilai cukup untuk mendukung amandemen, namun dirinya mengaku tidak setuju jika menyangkut masa jabatan presiden.

"Kalau amandemen terbatas kita dukung, tetapi kemudian kalau soal masa jabatan presiden walau di partai kami belum pernah ada pembicaraan, tapi secara pribadi saya pikir itu tidak perlu dibahas," tambah Dasco.

Menurutnya, wacana penambahan masa jabatan presiden tersebut perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat.

Selain itu, menurutnya para perwakilan partai di DPR juga mayoritas tidak menyetujui wacana tersebut.

"Tingkatan kesulitan saya pikir juga sangat tinggi, satu, perlu sosialisasi, kedua, partai-partai politik yang ada di parlemen saya pikir mayoritas belum setuju," lanjut dia.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas