Soroti Anggaran Komputer Rp 128 M, Politisi PSI Anthony Winza Akan Dilaporkan ke Badan Kehormatan
Politisi PSI Anthony Winza akan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta terkait kritikan anggaran komputer RP 128 miliar di depan media.
Penulis: Nidaul 'Urwatul Wutsqa
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mendukung Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Anthony Winza apa pun resikonya.
Anthony Winza kabarnya akan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.
Hal ini terkait kritiknya mengenai anggaran komputer di RAPBD DKI Jakarta 2020.
Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E fraksi PSI Idris Ahmad mengaku siap mendukung jika ada kader PSI di DPRD DKI Jakarta yang akan dilaporkan ke Badan Kehormatan.
PSI menilai langkah Anthony Winza yang mengkritik anggaran komputer di RAPBD DKI 2020 merupakan hal yang wajar.
Menurutnya, kader PSI hanya ingin memperjuangkan hak masyarakat, termasuk transparansi anggaran belanja daerah.
Idris Ahmad, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta fraksi PSI menyatakan dukungannya terhadap para anggotanya.
Fraksi PSI akan selalu berada di depan terhadap anggota-anggotanya yang berjuang.
Idris Ahmad mengatakan alasan kenapa fraksi PSI inginkan masuk DPRD karena ingin memastikan anggaran yang benar-benar tepat sasaran.
Menurut PSI disampaikan Idris, Anthony tidak salah dalam menanyakan anggaran komputer Rp 128,9 miliar dalam rapat walaupun pernah dibahas sebelumnya.
"Jadi kalau komitmennya kami sangat support 100 persen apa yang dilakukan Anthony. Di mana menurut kami tidak ada yang salah dalam hal mempertanyakan anggaran yang harus dipastikan bermanfaat untuk masyarakat," ujar Anthony dilansir tayangan Kompas Pagi.
Idris menyatakan mendukung apapun resiko dan dinamikanya yang terjadi.
"Kami fraksi PSI akan mendukung setiap anggota kami yang memperjuangkan transparansi dan manfaat anggaran untuk masyarakat," tegas Idris.
Rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta kembali disorot.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.