"Sebenarnya Undang Undang itu kesepakatan daripada semua pihak, karena itu menurut saya wacana itu biarkan saja dikembangkan," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (22/11/2019).

Ma'ruf Amin menilai wacana tersebut tidak ada yang menyetujui, ia merasa cukup dua periode saja untuk masa jabatan presiden.

Ia mengaku itu tidak masalah, jika terus berkembang tinggal bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahasnya.

"Kan juga tidak ada yang setuju, cukup dua periode, juga ada yang menambah, ya kita serahkan di DPR didiskusikan saja, mana yang terbaik," imbuh Ma'ruf.

Wakil Presiden tidak ingin berpendapat mengenai mana yang terbaik terkait wacana tersebut.

Ia menyerahkan wacana tersebut berkembang di masyarakat.

"Jadi saya tidak akan mengatakan mana yang terbaik, kita lihat saja," lanjutnya.

Senada dengan Ma'ruf Amin, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mempersilakan MPR untuk mengkaji sejumlah wacana termasuk adanya wacana memperpanjang masa jabatan presiden.

Moeldoko menilai wacana yang beredar itu hal yang biasa saja, masyarakat boleh berpendapat dalam negara demokrasi.

"Itu kan baru wacana ya. Wacana boleh saja. Negara demokrasi semua pandangan, pendapat terwadahi ya. Itu baru suara-suara dari masyarakat," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/11/2019), dikutip dari Kompas.com.

Moeldoko meminta MPR untuk menyiapkan kajian akademik secara mendalam terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.

Sehingga nanti bisa mendapatkan keputusan untuk meneruskan wacana tersebut atau tidak.

Moeldoko juga berharap tidak ada dampak negatif dari wacana yang berkembang di masyarakat ini.

"Mungkin nanti lebih ke bagaimana wacana akademik, setelah itu melalui round table discussion diperluas. Lalu akan mengerucut apakah pandangan itu pas atau tidak dan seterusnya," ujarnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)