"Kalau di Jakarta anak dapat nilai 6, mungkin di Mentawai atau Kendari, atau di kampung saya di Bone dapat 4. Lalu dibikinlah semacam teori dan justifikasi untuk mengkatrol nilai 4 itu menjadi 6," kata JK.

Dengan demikian JK menyebut adanya standar ganda.

"Angka nilainya jadi sama, tetapi isi dan mutunya berbeda," ucapnya.

Perlu Dievaluasi

Lebih lanjut, JK mengungkapkan harus adanya evaluasi terhadap UN di setiap tahunnya.

Ia menilai, yang harus diperbaiki adalah hasil pendidikannya.

"Hasil pendidikannya yang harus dievaluasi," kata JK.

"Sekarang saja seketat itu hasil pendidikan kita masih kalah dari negara lain, apalagi kalau dibebaskan," lanjut JK.

Sementara itu penghapusan UN oleh Nadiem Makarim menuai respon dari berbagai kalangan, termasuk mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK).

Nadiem Tanggapi JK

Seperti dilansir Kompas.com, Nadiem menyebut dengan perubahan ini justru lebih membuat siswa dan sekolah menjadi tertantang.

"Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), karena UN itu diganti assessment kompetensi di 2021. Malah lebih menchallenge sebenarnya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Nadiem mengungkapkan penerapan pembelajaran yang bukan sekedar penghafalan semata harus mulai dilakukan sekolah jika sistem ujian baru sudah diterapkan.

"2020 masih lanjut UN, 2021 jadi asesmen kompetensi dan survei karakter," ujar dia.