Ujian Nasional Dihapus, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Setuju: UN Sudah Jadi Momok, Hapus Saja!
Kebijakan penghapusan ujian nasional oleh Nadiem Makarim disambut baik KPAI. KPAI menyebut UN telah menjadi momok bagi siswa.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendapat dukungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
KPAI menilai UN sudah menjadi momok bagi para siswa di Indonesia.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, menyambut baik rencana pemerintah tersebut pun disambut baik KPAI.
"UN sudah jadi momok, hapus saja!" ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (11/12/2019), dilansir Kompas.com.
Retno menyebut dampak penghapusan UN akan berpengaruh pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang di sebagian daerah masih menggunakan nilai UN sebagai tolok ukur.
Dikatakannya, masih banyak daerah yang menerapkan PPDB berpatokan pada nilai UN, seperti Provinsi DKI Jakarta.
"Kebijakan penghapusan UN dan tetap mempertahankan evaluasi tapi tidak di kelas ujung patut diapresiasi, tetapi akan lebih baik jika sampling," kata dia.
Guru Jadi Kunci
Lebih lanjut, Retno menyebut penghapusan UN akan sulit diterapkan jika cara mengajar guru di Indonesia tidak berubah.
Retno mengungkapkan dalam 25 tahun terakhir, guru masih mengedepankan metode menghafal dari pada budaya nalar dan budaya baca.
Guru yang tidak punya budaya membaca tidak akan bisa diandalkan sebagai ujung tombak perubahan.
"Guru berkualitas, siswanya juga berkualitas. Kalau para guru dan siswa berkualitas, maka sekolah pasti berkualitas. Jadi kuncinya di guru," kata dia.
Diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan UN 2020 tetap dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Mengutip Kompas.com, dari segi mekanisme, UN 2020 tidak mengalami perubahan.
Pendiri Gojek tersebut menyebutkan UN 2020 menjadi UN terakhir dengan sistem yang sudah berlaku.
Pada 2021, UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
"Pada 2020 UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Tapi, itu adalah UN terakhir (untuk metode) yang seperti sekarang dilaksanakan," ujar Nadiem, Rabu (11/12/2019).
Nadiem menyampaikan hal tersebut di depan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia.
Nadiem menyebut dengan perubahan ini justru lebih membuat siswa dan sekolah menjadi tertantang.
"Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), karena UN itu diganti assessment kompetensi di 2021. Malah lebih menchallenge sebenarnya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Nadiem mengungkapkan penerapan pembelajaran yang bukan sekedar penghafalan semata harus mulai dilakukan sekolah jika sistem ujian baru sudah diterapkan.
"2020 masih lanjut UN, 2021 jadi asesmen kompetensi dan survei karakter," ujar dia.
Tes asesmen kompetensi dan survei karakter menurut Nadiem tidak berdasar pada mata pelajaran.
Namun tes tersebut berdasar pada literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.
"Asesmen kompetensi enggak berdasar mata pelajaran. Berdasarkan numerasi literasi dan juga survei karakter," ujar dia.
Tanggapan Anies Baswedan
Dilansir Kompas.com, Anies tidak memberikan komentar karena menghormati kebijakan Nadiem Makarim.
"Saya menghormati Menteri Pendidikan dan sebagai mantan Menteri Pendidikan, saya tidak ikut mengomentari," kata Anies di Pura Segara, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (11/12/2019).
Menurut Anies, secara etika tidak layak seorang Gubernur mengomentari kebijakan seorang Menteri.
"Saya tidak komentar soal kebijakan Menteri, karena saya ingin mengahargai etikanya ya begitu," ujar Anies.
Pernah Diwacanakan Anies
Wacana penghapusan UN pernah mencuat saat Anies mejabat Menteri Pendidikan di Kabinet Kerja pada tahun 2015.
Saat itu, Kementerian Pendidikan disebut akan mengubah konsep UN.
Anies menilai UN tidak lagi menjadi instrumen indikator kelulusan.
Namun, UN digunakan sebagai alat pembelajaran.
"Saat UN menjadi satu-satunya penentu kelulusan, banyak siswa yang distress dan penuh dengan tekanan."
"Hal itu akhirnya memicu terjadinya kecurangan-kecurangan, itulah yang ingin kami evaluasi," ucap Anies pada 23 Januari 2015 silam.
Namun, hingga Anies direshuffle oleh Jokowi di tahun 2016, wacana tersebut belum terealisasi.
(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang P) (Kompas.com/Deti Mega Purnamasari/Ihsanuddin/Jimmy Ramadhan Azhari)