TRIBUNNEWS.COM - Analis Politik UIN, Gun Gun Heryanto menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait pencalonan Gibran Rakbuming adalah proses kontestasi, belum cukup untuk mengakhri isu dinasti politik.

Pernyataan ini ia ungkapkan dalam program Kompas Petang yang dilansir dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (13/12/2019).

"Belum cukup (mengakhiri isu dinasti politik), ini namanya declare wacana," ujar Gun Gun.

Menurutnya, ada tidaknya dinasti politik dalam keluarga Jokowi harus dibuktikan pada tingkat praktis.

"Pak Jokowi harus benar-benar menunjukan role model ketika anak atau mantunya maju Pilkada 2020," imbuhnya.

"Dia (Jokowi) tidak boleh masuk di wilayah yang sangat politis untuk memberi dukungan-dukungan," tambahnya.

"Apalagi fasilitas yang di situ menunjukan conflict of interest," jelas Gun Gun.

Gun Gun mengungkapkan, Jokowi harus dapat memberikan kemandirian, baik untuk Gibran maupun Bobby Nasution yang juga maju sebagai calon wali kota 2020.

Sehingga, Gibran dan Bobby dapat menunjukan independensi di Pilkada tahun depan.

"Ketika Pak Jokowi menjadi presiden dan anak mantunya menjadi bagian dari kontestasi, berilah kemandirian dan inpedensi," ungkap Gun Gun.

"Sehingga ini dapat menjadi contoh, bahwa tidak seluruh anak maupun mantu presiden yang berpilkada itu mendapatkan hak-hak khusus baik di internal partai maupun pada saat penyelenggaraan pilkada," tambahnya.

Disinggung terkait keuntungan yang didapat Gibran menyandang status anak presiden, Gun Gun menilai ini dapat menjadi dua sisi yakni negatif dan positif.

"Sisi positifnya dia (Gibran) akan mudah dalam mendapatkan ruang publisitas politik,"

"Karena sejak Pak Jokowi menjadi presiden, hampir setiap hari pada saat pemberitaan jokowi juga memberitakan keluarga," ujar Gun Gun.

"Dan di situ nama Gibran termasuk mantu (Bobby) juga mendapatkan ruang pemberitaan," imbuhnya.

Secara modal politik Gibran maupun Bobby telah memiliki satu di antaranya.

Yakni naiknya popularitas, mengingat hal itu merupakan satu di antara modal dasar elektoral selain elektabilitas dan akseptabilitas.

Sementara pada sisi negatif, Gun Gun mengkhawatirkan adanya peluang besar dalam memanfaatkan hak-hak istimewa sebagai keluarga presiden.

"Negatifnya kalau ada upaya memanfaatkan hak-hak khusus sebagai bagian dari orang yang berada dalam kekuasaan," imbuhnya.

"Contoh misalnya, kita tidak berharap adanya politisasi birokrasi," tuturnya.

"Memanfaatkan ragam fasilitas-fasilitas yang melekat pada Pak Jokowi, baik itu instrumen kekuasaan, keamanan, intelejen, termasuk juga dana," sambungnya.

Maka dari itu, untuk dapat menggugurkan adanya isu dinasti politik, Gibran maupun Bobby harus menunjukan bahwa dirinya mandiri, independen dan mampu berkompetisi dengan cara2 yang sehat.

Jokowi tepis bangun dinasti politik

Presiden Jokowi buka suara terkait  isu adanya upaya dinasti politik setelah putra sulungnya maju sebagai calon walikota Solo pada tahun depan. 

Jokowi menegaskan Gibran maju melalui poroses kontestasi bukan penunjukan. 

"Itukan sebuah kompetisi, jadi bisa menang atau kalah," ujar Jokowi yang dilansir dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (13/12/2019).  

Presiden RI menyebut semua keputusan ada ditangan rakyat.

Ia juga meminta agar masyarakat dapat menyamakan proses kontestasi dengan dinasti politik. 

"Terserah rakyat yang memiliki hak pilihan," imbuhnya.

"Siapapun hak pilih dan dipilih. Kalau rakyat tidak memilih gimana," tambah Jokowi.

"Ini kompetisi, bukan penunjukan. Beda, tolong dibedakan," jelasnya. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)