TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafi'i Maarif mengkritisi kebijakan penghapusan Ujian Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

Menurutnya, Mendikbud harus berhati-hati akan kebijakan tersebut dan berharap dapat ditinjau lagi.

"Itu harus hati-hati tidak segampang itu, harus hati-hati. Harus ditinjau dari segala prespektif," ujarnya dilansir dari YouTube CNN Indonesia, Jumat (13/12/2019).

Buya menilai, ujian sekolah dibuat dengan tujuan para siswa dapat sungguh-sungguh belajar.

Menurut Buya, kebijakan tersebut tak harus diputuskan dengan tergesa-gesa.

Kebijakan Nadiem Makarim dinilai harus dikaji ulang karena ini bukan Gojek.

"Jadi menurut saya jangan tergesa gesa. Harus dikaji ulang secara mendalam libatkan para pakar yang mengerti betul-betul. Jangan serampangan, ini bukan Gojek," tegasnya.

Baca: Nadiem Makarim Ibaratkan Asesmen Kompetensi Seperti Belajar Renang

Baca: Nadiem Makarim Tegaskan Program Pengganti UN Sesuai Standar, Menarik Inspirasi Asesmen Seluruh Dunia

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ,Nadiem Makarim, telah melakukan rapat kerja dengan Komisi X DPR-RI soal penghapusan Ujian Nasional (UN).

• Nadiem Makarim Tegaskan Program Pengganti UN Sesuai Standar, Menarik Inspirasi Asesmen Seluruh Dunia

Dalam rapat kerja, Nadiem Makarim membahas UN akan diganti sistem penilaian lain.

Sistem tersebut bernama asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Nadiem menyatakan sistem pengganti UN tersebut akan diberlakukan mulai 2021.

"Tapi mulai 2021, di situlah akan mulai dilakukan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ungkap Nadiem dilansir YouTube KompasTV, Kamis (12/12/2019).

Asesmen kompetensi minimum bukanlah untuk mengevaluasi prestasi murid, namun untuk melihat kualitas sekolah.

"Ini hanya sebagai tolak ukur sekolahnya sedang di mana. Jadi ini sebenarnya kita melakukan penilaian standar nasional adalah untuk mengetahui tingkat sekolahnya ini sudah mencapai nggak level minimun?" sambung Nadiem.

Pada rapat kerja Komisi X DPR-RI Nadiem mengungkapkan ada tiga alasan untuk dirinya mengganti UN.

• Kebijakan Merdeka Belajar Disorot oleh Komisi X DPR: Detailnya Belum Diselesaikan

Nadiem menyebut, pertama UN terlalu fokus pada kemampuan menghafal.

Apalagi diketahui banyak materi pada mata pelajaran yang padat.

Kedua, UN dirasa malah membuat stress, sehingga dapat membebani siswa, guru, serta orang tua.

Hal ini terkait dari target nilai yang harus dicapai siswa, sebab nilai lah yang akan menjadi penentu akhir di sekolah.

Ketiga, Nadiem menyebut UN tidak menyentuh kemampuan kognitif dan karakter siswa.

Ia berpandangan, selama ini sekolah hanya menilai aspek memori saja.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa memori dan kognitif adalah dua hal yang berlainan.

• Jokowi Dukung Nadiem Makarim Gantikan UN dengan Asesmen Kompetensi hingga Survei Karakter

"Untuk menilai aspek kognitifpun belum mantap. Karena bukan kognitif yang dites. Tapi aspek memori. Memori dan kognitif adalah dua hal yang berbeda. Bahkan tidak menyentuh karakter, values dari anak tersebut yang saya bilang bahkan sama penting atau lebih penting dari kemampuan kognitif," jelasnya, dilansir Kompas.com.

Penilaian asesmen kompetensi minimum ini dapat memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimumnya masing-masing.

Adapun materi dari asesmen kompetensi minimum adalah literasi dan numerasi.

Nadiem menjelaskan literasi bukanlah hanya kemampuan membaca.

"Literasi adalah kemampuan menganalisa suatu bacaan. Kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Itu yang penting," terang dia.

Sedangkan numerasi adalah kemampuan menganalisa untuk menggunakan angka-angka dalam matematika.

"Yang kedua adalah numerasi, yaitu bukan kemampuan menghitung, tapi kemampuan mengaplikasikan konsep hitungan di dalam suatu konteks yang abstrak atau yang nyata," jelas Nadiem.

• Ragam Reaksi soal Penghapusan UN, Dukungan Jokowi hingga Kekhawatiran Jusuf Kalla

Adapun survei karakter merupakan penilaian kepada siswa tentang penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan sekolah.

Menurut Nadiem, dari penanaman nilai-nilai Pancasila itu akan diketahui kondisi siswa baik dari lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga.

Ia menuturkan dari survei karakter ini akan dilihat apakah diberikan ajaran yang tidak toleran atau telah diberikan kesempatan untuk beropini.

Selain soal penghapusan ujian nasional, Nadiem juga membahas soal sistem zonasi dan persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2020.

Dikutip dari rilis resmi Kemendikbud dalam Kompas.com, Nadiem juga akan mengubah bentuk dan format Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2020.

Adapun konsep program "Merdeka Belajar" yang dicanangkan Nadiem Makarim untuk tahun 2021 mendatang sebagai berikut. (*)

(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)