Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Putra Nababan menyatakan tidak masalah dengan rencana Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional (UN).

Namun demikian, Putra meminta Kemendikbud untuk segera membuat kajian akademis (blue print) terkait rencana tersebut segera dibuat.

"Kami komisi X meminta kajiannya diberikan kepada kami, jangan sampai sudah diputuskan nanti kajiannya melenceng sedikit nanti jadi polemik," kata Putra dalam Diskusi Polemik tentang 'Merdeka Belajar Merdeka UN' di Hotel Ibis Jakarta Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

Baca: Mantan Ketua PB PGRI Sebut Mayoritas Guru dan Kepala Sekolah Setuju UN Dihapus

Putra menyampaikan, saat ini rencana peniadaan UN masih sebatas wacana yang disuarakan oleh Nadiem Makarim dihadapan awak media.

Namun hingga kini, kajian akademis terkait rencana itu belum dibicarakan ke lembaga legislator.

"Ini masih setingkat statemen. Sampai detik ini masih pernyataan, ramailah jadi polemik pro-kontra. Kami harapkan apa yang digagas, diinginkan oleh pemerintah dalam hal ini Mendikbud, kami ingin segera direalisasi, segera diganti permennya," ungkap Putra.

Baca: Nadiem Makarim Jelaskan 2 Topik dari Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, Ada Apa Saja?

Bukan tanpa sebab, Putra menyebutkan, kajian akademis dibutuhkan supaya rencana yang digulirkan oleh Kemendikbud tidak menjadi masalah di kemudian hari. Di antaranya, apakah kebijakan tersebut akan berbenturan dengan UU atau Permen yang berlaku.

"Jangan sampai nanti tiba-tiba tidak cukup mengubah permen saja. Ini yang membedakan kalangan yang bisa berwacana seperti media masa dengan pemerintah dan DPR. Pemerintah dan DPR jangan cuma wacana," tutur dia.

Di sisi lain, ia menambahkan, lembaga legislator juga mendorong Nadiem Cs untuk membuat grand design dan roadmap dari peniadaan UN yang tengah digagasnya tersebut.

"Supaya ada kepastian. Karena gini, waktu UN itu dibuat itu orang-orang pinter dan yang bikin juga ada pejabat Dikbud yang masih menjabat. Karena itu ada grand design agar ke depan kita bisa ikut roadmapnya," tukas Putra.

Di sisi lain, Putra mengakui Mendikbud Nadiem pernah juga menyampaikan kajiannya dihadapan komisi X saat rapat kerja. Namun, kajian secara tertulisnya belum disertai oleh Nadiem.