Laporan wartawan Tribunnews.com, Mafani Fidesya Hutauruk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia Mahfud MD menghadiri Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dalam Mukernas ke-5 itu Mahfud MD memberikan kata sambutan.

Baca: Aktivis Perempuan Tak Bangga Sri Mulyani Masuk 100 Perempuan Berpengaruh di Dunia versi Forbes

Mahfud MD menuturkan pada saat-saat ini partai politik (parpol) di Indonesia sedang tertuduh tentang maraknya korupsi dan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Ia mengungkapkan sumber daya manusia di Dewan Perwakilan Rakyat itu berasal dari parpol.

"Nah parpol ini dituduh perusak dalam kehidupan kita bernegara terutama karena maraknya korupsi tumbuh," ucapnya.

Mahfud MD juga menyadari hal itu terjadi karena banyak partai-partai yang tidak profesional namun ingin ikut-ikutan dalam membangun pemerintahan yang kurang bersih ini.

"Sehingga kalau kita melihat pendapat masyarakat awam yang ditampilkan dalam dialog interaksi ketika ditanya itu lebih baik mereka bilang lebih baik tidak punya DPR," ucapnya.

Tak hanya itu, ia menuturkan masyarakat juga berkata lebih baik tidak punya partai tapi masyarakat yang terdidik.

"Tentu saya akan mengatakan jauh lebih baik ada partai meskipun kurang baik daripada tidak ada partai," ucapnya.

Dalam sambutannya ia mengajak para hadirin yang juga kader PPP untuk membayangkan Indonesia jika tanpa partai politik.

"Mari kita bayangkan suatu negara tidak punya partai, seperti di negara sebelah, negara kecil yang tidak mempunyai partai politik," ucapnya.

Baginya, dengan tidak adanya partai politik negara akan kacau.

"Jika tidak ada partai tentu tidak akan ada yang bisa mengontrol perbuatan masyarakat. Apapun perbuatan kita yang salah tidak ada yang berani mengatakan salah.

Baca: Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution Maju Pilkada, Sandiaga Uno: Pastikan Tidak Ada Keberpihakan

Selain itu ia juga bercerita tentang negara lain yang tidak mempunyai partai politik adalah negara yang memakai sistem pemerintahan monarki absolut atau demokrasi absolut.

"Mari kita bangun partai ini jangan beri kesempatan orang yang akan mengatakan bahwa partai itu harus ditinggalkan," ucapnya.