TRIBUNNEWS.COM - Jurnalis yang kini menjadi politisi, Putra Nababan menanggapi soal revisi Ujian Nasional (UN).

Putra Nababan menyampaikan pengalihan atau revisi UN selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau soal pengalihan UN DPR selalu setuju, bahkan saat saya masih di media pun sudah setuju," Putra Nababan yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (14/12/2019).

Mantan Pemimpin Redaksi Metro TV itu juga menegaskan dia sudah setuju adanya revisi UN sejak berkarir di media.

"Persoalannya bukan hanya itu, setelah itu apa? Kami pembuat Undan-undang. Kami menyiapkan anggaran," terangnya.

Putra juga menuturkan pihaknya meminta cetak biru dari Kemendikbud.

Ia menjelaskan, cetak biru adalah semua yang komprehensif terkait dengan kurikulum, dan pengembangan guru, hingga anggaran lainnya.

Dengan adanya cetak biru tersebut, menurutnya hal yang dibahas bukan soal kebijakan yang berjalan beberapa tahun saja.

"Kami bicara bukan hanya dua tahun, tiga tahun. Kami bicara lima tahun, 10 tahun, dan kami tidak beli kucing dalam karung," tegasnya.

Dukungan Kabiro Komunikasi Kemendibud

Dukungan tersebut datang dari Kabiro Komunikasi Kemendibud Ade Erlangga Masdiana.

Ade Erlangga menegaskan akan bersama-sama dengan Komisi X DPR RI memastikan revisi UN adalah kebijakan baru.

"Selanjutnya, kami akan rumuskan bersama-sama, dan redesain," tutur Ade Erlangga.

Ia menambahkan, terkait rumusan dan desain ulang tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur.