Asrul Sani Berharap Keberadaan Dewan Pengawas KPK Tak Ada Konflik Kepentingan atau Kesan Politisasi
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Asrul Sani tidak ingin pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK menimbulkan kesan politisasi kepada KPK.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Tiara Shelavie
"Jokowi harus mendengar banyak suara dari sejumlah masyarakat sipil yang selama ini concern (perhatian) terhadap pemberantasan korupsi," tegas Erwin.
Sempat Beredar Calon Nama-nama Dewan Pengawas KPK di Whatsapp
Sempat eredar di media sosial Whatsaap sejumlah nama yang disebut-sebut masuk dalam susunan Dewas pilihan Presiden Jokowi.
Berikut ini isinya :
"Beredar daftar kandidat anggota Dewan Pengawas @KPK_RI : Tumpak (Ex KPK), Romli A (Dosen), Indriyanto (Dosen), Harkristuti (Dosen), Gayus Lumbun (Ex Hakim Agung/Politisi), Adi Togarisman (Ex JAM di Kejagung), Budiman TR (Jurnalis), Markus (Dosen)." tulisan pesan tersebut.
Pesan ini juga dikirim via aplikasi Whatsapp ke Tribunnews.com.
Diwartakan Tribunnews sebelumnya, menyikapi hal ini, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman meminta publik bersabar, menunggu pengumuman langsung dari Presiden Jokowi.
"Kita tunggu pelantikan dewas bersama pelantikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, sabar," ucap Fadjroel saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (12/12/2019).
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman turut disebut-sebut bakal menempati posisi sebagai Dewas KPK.
Ketika dikonfirmasi Adi Toegarisman mengatakan tidak berwenang menjawab apakah akan mendapatkan kepercayaan tersebut.
"Itu tidak saya bahas, karena bukan wewenang saya," kata dia, ditemui di kantor Kejaksaan Agung, Selasa (10/12/2019).
Dia menegaskan akan siap menjalankan tugas apabila dipercaya sebagai Dewas KPK.
"Saya pikir kita ini kan aparatur sipil negara. Perintah apapun kalau benar menurut undang-undang saya jalani," tambahnya.
Untuk diketahui Presiden Jokowi punya waktu kurang lebih satu minggu untuk segera mengumumkan susunan Dewas KPK.
