TRIBUNNEWS.COM  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden terkait pemindahan ibu kota, Senin (16/12/2019).

Jokowi menegaskan rencana pemindahan ibu kota itu jangan dipandang sebagai pemindahan kantor pemerintah semata.

Jokowi menuturkan dengan pemindahan ibu kota, ia ingin menandai perubahan budaya dan sistem kerja.

"Bukan sekadar pindah lokasi. Tetapi kami ingin ada sebuah transformasi," tutur Jokowi dikutip Tribunnews melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/12/2019).

Transformasi tersebut di antaranya, pindah cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan perpindahan basis ekonomi.

Ia menghimbau sistem yang dibutuhkan harus terinstal dengan baik, sebelum pindah ke ibu kota pindah ke Kalimantan.

Kaltim Siapkan Lahan 130 Ribu Ha

Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Samboja, Kutai Kartanegara yang sempat dikunjungi Jokowi berpeluang kuat menjadi calon lokasi ibukota.

Namun, pemindahan ibukota ke Tahura Bukit Soeharto dikhawatirkan menganggu lahan perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang ada di kawasan tersebut.

Kekhawatiran tersebut langsung dibantah Gubernur Kaltim Isran Noor.

Gubernur Isran menegaskan, tidak ada satupun daerah yang diusulkan menjadi lokasi pemindahan pusat pemerintahan berada di wilayah perkebunan, pertanian, pertambangan, bahkan pemukiman warga.

"Tidak ada daerah yang saya usulkan terdapat itu semua," ujarnya singkat saat ditanya media di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (5/8).

Diwartakan TribunKaltim, sejauh ini, lanjut Isran, seluruh lahan yang disiapkan untuk menjadi lokasi baru pusat pemerintahan hanya diisi pepohonan yang memang tumbuh karena proses alam.

"Iya banyak kebun di sana, tapi kebun kayu yang tumbuh. Tuhan YME yang kasih kebun. Di situ ada pohon lempung, kaput, dan banyak lagi lainnya," pungkasnya.