Kebijakan Jadi Kontroversi, Edhy Prabowo: Anda Pasti Tertawa tentang Lobster, Saya Tidak akan Mundur
Kabijakan ekspor bibit lobster Edhy Prabowo menjadi kontroversi. Meskipun demikian sang Menteri Kelautan dan Perikanan mengaku tidak akan mundur.
Penulis: Maghita Primastya Handayani
Editor: Adya Rosyada Yonas
TRIBUNNEWS.COM - Wacana kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengenai ekspor benur atau bibit lobster menjadi perbincangan.
Wacana tersebut kemudian menjadi kontrovesi.
Kritik datang terutama dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Susi menyatakan dengan tegas bahwa di beberapa negara seperti Australia, Idia dan Cuba tidak melakukan ekspor bibit lobster.
Baca: Susi Pudjiastuti Singgung Ekspor Benih Lobster, Fahri Hamzah Puji dan Dukung Eks Menteri KKP
Baca: Jokowi Jawab Kritik Mantan Menteri Susi Soal Ekspor Bibit Lobster : Negara Harus Dapat Manfaat
Negara-negara tersebut hanya mengekspor lobster dengan berat 1 pound atau sekitar 0,45 kilogram.
"Australia, India, Cuba dll yg ada Panulirus Hommarus mrk tidak ambil bibitnya, mrk ambil size tertentu saja. Australia min 1 pound &max size jg diatur. Yg besar bisa jadi indukan yg produktif. Mrk tidak budidayakan bibit, tidak ekspor bibit. Apakah krn mrk lebih bodoh dr kita???," cuit menteri yang dikenal dengan kebijakan penenggelaman kapal tersebut.
Edhy tidak akan mundur
Dikutip dari Kompas.com, Edhy Prabowo mengaku tidak akan mundur untuk soal wacana membuka keran ekspor bibit lobster.
Kebijakan tersebut tetap akan dilakukan meski banyak menuai protes dari berbagai pihak.
Menurut Edhy, pihaknya harus mengutamakan kepentingan nelayan dan lingkungan meski banyak yang menertawakannya.
"Anda pasti tertawa tentang (kebijakan ekspor bibit) lobster. Saya tidak akan mundur. Akan terus saya perjuangkan demi keberlanjutan nelayan kita, lingkungan kita, dan alam kita," kata Edhy di Jakarta, Rabu (18/12/2019).
BACA SELENGKAPNYA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.