TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah didorong untuk meningkatkan keahlian atau keterampilan para tenaga kerja migran.

Dengan begitu, tenaga migran Iasal Indonesia yang dikirim ke luar negeri tidak hanya dipekerjakan untuk bidang-bidang seperti asisten rumah tangga saja, tapi juga bisa di bidang kerja terampil lainnya.

Direktur Penelitian Indef Berly Martawardaya mengatakan, Indonesia seharusnya belajar dari India yang banyak mengirim tenaga kerja terampil. Bahkan, kini banyak dokter atau peneliti asal India yang bekerja di berbagai negara lain seperti Amerika Serikat (AS).

”Indonesia perlu dorong pekerja migran medium dan high skill khususnya ke Asia Timur, Eropa dan AS,” ujar Berly dalam Diskusi Reboan bertema ”Buruh Migran Indonesia dari Perlindungan ke Grand Design Skill Worker” dalam rangka International Migrant Day di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Baca: Peran Humas dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Menurutnya, para pekerja yang hendak dikirim ke luar negeri perlu mendapatkan pelatihan kerja dan tersertifikasi. Bahkan, bila perlu sertifikasi internasional.

”Jadikan pekerja migran sebagai jangkar dan pintu bagi pekerja dan ekspor masa depan. Pekerja migran sebagai pahlawan devisa dan pembangunan,” tuturnya.

Senada dengan Berly, Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi Saiful Basri Anshori mengatakan, untuk menciptakan tenaga kerja terampil, pertama hal yang harus diperhatikan adalah pola rekrutmen harus jelas.

”Jangan lagi ada manipulasi umur, pendidikan dan sebagainya sehingga mudah bagi kita untuk melatih mereka. Selama ini kita sering menemukan adanya pemalsuan dokumen calon tenaga kerja migran,” tuturnya.

Dia mencontohkan dalam proses mendapatkan sertifikat kerja, kerap kali pelatihan tidak dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

”Selama ini mereka hanya ingin mendapatkan sertifikat saja, bahkan cenderung dibuat palsu. Nah itu harus diperbaiki semua. Oleh kerana itu, kita harus manfaatkan BLK (Balai Latihan Kerja) secara optimal sehingga mereka benar-benar siap, mempunyai kemampuan untuk dikirim ke luar negeri, baik dari sisi pengetahuan maupun skill-nya,” tuturnya.

Selain itu, Saiful juga menekankan agar pemerintah fokus dalam pemetaan sector kerja bagi para tenaga migran.

”Kita perlu pemetaan sektor mana yang harus kita garap betul sehingga kita nggak asal,” urainya.

Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo mengatakan, seharusnya pemerintah Indonesia juga harus menyiapkan transformasi tata kelola migrasi tenaga kerja yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralisasi.

Transformasi ini membutuhkan kesiapan dari pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga pada tingkat desa.