TRIBUNNEWS.COM, SLEMAN - Polemik ekspor benih lobster (benur) mencuat di media sosial.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku tidak akan terpengaruh dengan polemik yang terjadi.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan di Rapat Kerja Teknis Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) di Sleman, Kamis (19/12/2019).

"Walaupun ribut di masyarakat silakan saja ribut, wong enggak ngerti materinya kok, enggak ngerti urusannya, kok tiba-tiba ngomong," ujar Edhy Prabowo.

Edhy mengungkapkan, di dalam polemik yang dibahas hanyalah mengenai ekspor benih lobster.

Baca : Firli Bahuri & Jajaran Cium Tangan Sebelum Menyadap, Saktinya Dewan Pengawas KPK di Mata Haris Azhar

Baca: Menteri Edhy: Harapan Hidup Lobster Hanya 1% Jika Tidak Dikelola, Benarkah? Begini Komentar Nelayan

Padahal, sebenarnya tujuan akhirnya bukanlah eskpor.

"Bukan ekspor tujuan akhir kita tentang benur ini. Ini hanya salah satu saja," ucapnya.

Dijelaskanya, terkait dengan lobster persoalanya adalah karena ada peraturan menteri (permen).

Menurutnya, peraturan menteri tersebut bersifat menghambat.

"Ada lobster tidak boleh diekspor, dibudidayakan pun tidak boleh terus bagiamana, di permen itu tidak boleh lho. Cuma taruh di alam, padahal kalau di alam tidak lebih satu persen hidupnya," katanya.

 Namun, Edhy menyampaikan tidak lantas mengubah peraturan menteri tersebut.

"Itu pun tidak langsung. Saya stop, enggak langsung. Saya ubah. Saya minta ahlinya dulu, akademisi, para ilmuwannya, minta secara saintiknya seperti apa," katanya.

Saat ini, yang dipermasalahkan hanyalah terkait wacana ekspor benih lobster.

Padahal, ada pelarangan ekspor kepiting dan rajungan yang diatur dalam permen tersebut.