TRIBUNNEWS.COM - Aktivis Anti Korupsi, Haris Azhar menganggap, adanya Dewan Pengawas KPK justru menjebak para pekerja di dalam KPK.

Pernyataan Haris Azhar tersebut disampaikan dalam acara Dua Sisi yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube Talk Show tvOne, Kamis (19/12/2019).

"Nanti mereka nyadap sedikit malah salah, malah di sidang sama Dewan Pengawas," ujar Haris.

Menurut Haris, dewan pengawas nanti bukannya berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi, tapi justru memberangus gerakan penegakkan hukum di dalam KPK.

Hal itu terkait soal fungsi penyadapan KPK.

"Penyadapan itu dilakukan pada penyelidikan, bukan hanya di penyidikan."

Haris menambahkan, penyelidikan harus bersifat fleksibel untuk menemukan sebuah peristiwa pidana.

"(KPK) harus minta izin cium tangan sama dewan pengawas, itu repot (ini analoginya)," kata Haris.

Mendengar pernyataan tersebut, Politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago langsung merespons.

"Haris ini lebay betul kalau harus cium tangan," ujar Irma.

Haris pun langsung merespons balik pernyataan Irma.

"Ya kan berimajinasi Bu Irma," Haris.

Kemudian Irma menanggapi pernyataan Haris yang menyebut itu hanya imajinasi.

"Ya makanya jangan pakai imajinasi dong, pakai fakta," jelas Irma.

Irma menyebut, dewan pengawas merupakan bagian dari KPK.

"Dia partner ada di dalam bersama-sama dengan KPK, kenapa harus khawatir minta tanda tangan untuk izin penggeledahan segala macam itu, nggak perlu takut," ungkap Irma.

"Saya juga heran, kenapa kok tiba-tiba kita selalu ketakutan gitu lho, dengan hal-hal yang belum terjadi," tambahnya.

Lebih lanjut, Irma menjelaskan image yang terbangun di KPK adalah, KPK bisa menghitam putihkan orang.

"Nah sementara hal-hal yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan teman-teman KPK selama ini yang dianggap juga sebagian orang juga super body juga kemudian bisa menghitamputihkan orang," paparnya.

"Jadi menurut saya, boleh punya pesimisme sebagai kontrol tapi kita kasihlah kesempatan untuk bisa menunjukkan kerjanya," tambahnya.

Haris Azhar Sebut Dewan Pengawas Seperti Jamur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023, pada Jumat (20/12/2019).

Selain melantik pimpinan KPK, Jokowi juga mengangkat lima anggota Dewan Pengawas KPK.

Aktifnya Dewan Pengawas KPK ini sebagai implementasi dari revisi UU KPK yang digulirkan DPR.

Namun, pengangkatan Dewan Pengawas KPK tersebut menuai komentar dari berbagai pihak.

Ada yang setuju dan ada yang tidak menyetujui adanya Dewan Pengawas KPK.

Diberitakan sebelumnya mereka yang tidak setuju dengan adanya Dewan Pengawas KPK, beranggapan hadirnya dewan pengawas akan mengganggu indenpendensi KPK.

Satu di antara yang berkomentar terkait Dewan Pengawas KPK adalah Aktivis Anti Korupsi, Haris Azhar.

Dalam acara Dua Sisi yang kemudian diunggah di kanal Talk Show tvOne, Kamis (19/12/2019), Haris beranggapan, dengan ditunjuknya Dewan Pengawas KPK oleh Presiden Jokowi menandakan era baru yang down grade.

"Bahwa ini era baru, tapi isi era baru nya kalau saya melihat ini down grade, dalam konteks dewan pengawas," ujar Haris.

Menurut Haris, berdasarkan pengalam dari masa lalu negara Indonesia, penunjukan yang dilakukan oleh presiden hanya kasus tertentu, serta dalam waktu tertentu.

Jika bersifat institusional maka dalam konteks demokrasi harus diuji, seperti pimpinan KPK.

Pengujian tersebut dilakukan oleh komisi-komisi negara yang lain.

Selanjutnya, setelah melalui tahap tersebut, menurut Haris, presiden hanya memberikan stempel, kemudian keluar Keputusan Presiden (Kepres).

"Nah dateng ke presiden hanya di cek akhir dan di stempel, Kepres keluar, di sumpah dll," terang Haris.

"Bagaimana mungkin penegakkan hukum ditunjuk sama presiden, yang tidak ada Perpres nya, bagaimana ukuran presiden menunjuk orang-orang itu," ungkap Haris.

Haris menegaskan, tidak ada ukuran yang dipakai presiden untuk melakukan penunjukkan Dewan Pengawas KPK.

Ia menambahkan, jika dalam revisi UU KPK, Dewan Pengawas KPK bersifat institusional sehingga harus dilakukan uji kelayakan dari komisi negara yang lain, bukan langsung ditunjuk oleh presiden.

Haris mengumpamakan Dewan Pengawas KPK sebagai sebuah jamur, akarnya mencengkeram gedung KPK, tapi payung jamurnya sampai ke Istana.

"Itu gambaran imajinasi saya soal Dewan Pengawas KPK, mencengkeram gedung KPK tapi kuping-kupingnya jamur itu sampai ke istana, ini political appointee," terang Haris.

Haris kemudian disinggung soal nama-nama Dewan Pengawas KPK adalah orang-orang hebat.

Namun, Haris menegaskan hal ini terkait masalah sistem bukan masalah orang yang dipilih.

"Orang baik itu banyak tapi ini soal sistem, kita ini lagi bicara sistem bukan bicara orang baik, sistem ini tidak compatible dengan penegakkan hukum," papar Haris.

Sementara itu, belum ada pengumaman lebih lanjut siapa saja yang akan menjabat sebagai anggota Dewan pengawas KPK.

Namun, presiden memastikan orang-orang yang terpilih sebagai Dewan Pengawas adalah orang-orang yang baik.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)