"Begini, Insya Allah di republik ini banyak orang-orang baik," ujar Haris.

"Namun ini soal sistem, kami ini sedang bicara sistem bukan orang baik," imbuhnya.

Haris pun menyebut sistem yang digunakan oleh presiden tidak sesuai dengan penegakan hukum yang ada.

Diketahui tugas penunjukan Dewas KPK tidak ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) ini.

"Sistem ini tidak kompatibel dengan sistem penegakan hukum," kritik Haris.

"Bagaimana mungkin penegakan hukum ditunjuk oleh presiden yang tidak ada Perpresnya?" imbuhnya.

Direktur Lokataru ini lantas mempertanyakan ukuran presiden dalam menunjuk lima anggota Dewas KPK.

"Bagaimana ukuran presiden menunjuk orang-orang itu?" tanya Haris.

"Mana sekarang ukurannya? Enggak ada," imbuhnya.

"Sampai detik-detik akhir ini, kita cuma mendengar lima orang yang akan dipilih merupakan sosok yang baik," terang Haris Azhar.

Diketahui, Dewan Pengawas KPK akan dilantik pada Jumat (20/12/2019) siang.

Sebelumnya, Jokowi telah membocorkan nama-nama yang diusulkan untuk mengisi Dewan Pengawas.

Adapun nama tersebut yakni mantan Hakim Agung Artidjo, mantan Pimpinan KPK Tafiequrachman Ruki, dan Hakim Albertina Ho.

Namun Jokowi menegaskan itu belum mencapai keputusan final.

Hingga kini belum ada pengumuman lebih lanjut terkait keputusan final nama-nama yang akan menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.

Sementara itu pelantikan Dewan Pengawas ini akan bersamaan dengan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023.

Pelantikan akan diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta.

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)