"Karena di sana ada panja pertanahan dan tata ruang, jadi akan masuk akan tercover itu walaupun tidak khusus tentang ibu kota negara," katanya.

Sodik mengatakan Panja RUU Ibu Kota Baru akan dibentuk tahun depan.

Sehingga proses pemindahan ibu kota baru tidak terhambat.

Namun, menurutnya semua sangat tergantung pada keseriusan pemerintah.

"Bisa jadi dalam masa sidang yang akan datang, itu didorong atau kondisi mendorong kita segera membentuk Panja RUU ibu kota negara," katanya.

Saran Bamsoet Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyarankan rencana pemindahan ibu kota diatur melalui TAP MPR.

Bamsoet beralasan dengan TAP MPR pemindahan ibu kota negara memiliki dasar hukum yang kuat agar rencana tersebut tidak mudah dibatalkan di kemudian hari.

"Dalam hal pemindahan ibu kota, ya tidak lain cara yang bagus adalah memberikan baju hukum pemindahan itu dalam bentuk TAP MPR," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Diwartakan Tribunnews, Politikus Partai Golkar ini menjelaskan TAP MPR memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Undang-Undang dan Perppu.

Menurutnya, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur harus terealisasi.

Jika gagal, kata dia, bisa berdampak negatif terutama bagi swasta.

Baca: Curhat Pengalaman Dibonceng Warga, Gibran Disoroti Sikap & Cara Bicara, Penampilan ‘Ndeso’-nya Viral

Bamsoet mencontohkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Jonggol yang sempat mencuat pada dekade 1990-an namun akhirnya tak terealisasi.

"Nah sekarang bagaimana kita menguatkan dan menjaga legacy Pak Jokowi," katanya.

(Tribunews.com/Andari Wulan Nugrahani/Taufik Ismail/Chaerul Umam)