Laman LIPI mencatatkan Syamsuddin Haris bertatus PNS sejak 3 Januari 1985 hingga 10 September 2022.

Ia memfokuskan pada masalah pemilu, partai politik, parlemen, otonomi daerah dan demokratisasi di Indonesia.

Beberapa pengalaman di antaranya adalah menjadi Koordinator Penelitian Wawasan Kebangsaan (1990-1995), Koordinator Penelitian Pemilu di Indonesia (1995-1998), Anggota Tim Penyusun UU Bidang Politik versi LIPI (1999-2000), Koordinator Penelitian Paradigma Baru Hubungan Pusat-Daerah (2000-2001).

Ia juga menjadi Ketua Tim Penyusun Revisi UU Otonomi Daerah versi LIPI (2002-2003), Anggota Tim Ahli Revisi UU Otonomi Daerah Depdagri (2003-2004), Anggota Tim Ahli Penyusun RPP Partai Lokal Aceh (2006).

Tak hanya itu, ia juga terlibat sebagai Tim Ahli Pokja Revisi Undang-Undang Bidang Politik yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri (2006-2007), serta Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Bidang Politik versi LIPI (2007).

Keluarga

Istri Syamsuddin Haris, Rochmawati, merupakan peneliti LIPI di bidang sosial-budaya pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI.

Istri Syamsuddin mengaku bangga sang suami dipilih Presiden Jokowi sebagai anggota Dewan Pengawas KPK.

"Pastinya keluarga senang dan bangga. Saya akan dukung suami saya, semoga dia selalu hati-hati menjalankan amanah ini," tutur sang istri.

Menikah dengan Richmawati, keduanya dikaruniai dua orang puteri, Ayu Susanti Aditya dan Diah Fanny Amalia.

Anggota Dewan Pengawas KPK

Adapun lima orang anggota Dewan Pengawas KPK pilihan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) itu adalah:

1. Tumpak Hatarongan Panggabean - Mantan Wakil Ketua KPK (2003-2007)

2. Artidjo Alkostar - Mantan Hakim Mahkamah Agung

3. Albertina Ho - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

4. Syamsuddin Haris - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

5. Harjono - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi

(Tribunnews.com/Tio)