Selain 5 tahun menjadi istri menteri, apa modal lain Anda memimpin kementerian ini?
Saya kan sudah punya pengalaman 9 tahun menjadi Ketua PKK Kota Denpasar. Lalu 5 tahun jadi Wakil Ketua PKK Provinsi Bali. 5 Tahun juga bergabung di PKK pusat. Dalam 10 program pokok PKK itu ada rumusan tentang perempuan dan anak.

Mungkin kalau bicara tentang pemberdayaan, lalu apa yang harus dilakukan terhadap anak, saya punya pengalaman 18 tahun dalam diri saya. Mungkin yang masih harus saya pelajari adalah terkait penanganan kasus. Untungnya saya punya para deputi.

Baca: Menteri Bintang: Hari Ibu Bukan Mothers Day

Saya juga belajar pada teman-teman. Ke depan tentu kita akan pelajari apa yang harus dilakukan kementerian ini, apa yang harus ditingkatkan, khususnya terkait dengan penanganan kasus.

Dulu pandangan saya mungkin sama dengan masyarakat luas, bahwa penanganan kasus itu urusannya Kementerian PPPA. Tapi ketika saya masuk dan ditugaskan di sini, dan setelah mempelari tugas dan fungsi kementerian ini, ternyata Kementerian PPPA ini kan hanya kementerian koordinatif dan hanya sinkronisasi kebijakan.

Artinya ketika ada kasus, kita harus koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, karena kami kan bukan kementerian teknis.

Maka selama 2 bulan saya pelajari kementerian ini, kekuatan dari kementerian ini adalah kekuatan koordinatif. Kalau koordinasinya bagus dengan kementerian lain, apa yang menjadi tugas dan fungsi kementerian ini akan tercapai dengan baik.

Sebelum dilantik menjadi menteri, apakah Anda mendapat pesan khusus dari Presiden Jokowi?
Pasti ada. Ketika beliau memberikan kepercayaan kepada saya, beliau menegaskan ada 5 prioritas program. Mungkin sudah sering disampaikan. Tapi beliau juga berpesan kalau ada kasus, maka kami harus bergerak cepat.

Tadi Anda bicara tentang pengalaman menjadi istri menteri di kabinet sebelumnya. Sekarang Anda malah jadi menteri. Bagaimana rasanya? Apakah pernah membayangkan akan menjadi menteri?

Kalau jadi menteri saya nggak pernah terbayang sama sekali. Saya menjalani hidup ini seperti air mengalir. Tapi kalau ditanyakan enak mana jadi istri menteri dibanding jadi menteri, jelas lebih enak jadi istri menteri. Bebannya tidak terlalu berat. Kalau ada kekurangan orang akan maklum.

Sementara setelah jadi menteri itu kan tidak ada istilah ”tidak bisa” atau ”tidak tahu”. Ya, mungkin dari segi beban moral saja. Tapi dari segi pekerjaan saya punya komitmen bahwa tidak ada istilah ”tidak bisa” dan ”tidak mungkin”.

Pada dasarnya saya bukan orang yang malu bertanya. Jangankan dengan para deputi, dengan para staf saya juga bertanya kalau saya tidak tahu.

Baca: Dipercaya Jokowi Jadi Menteri PPPA, Bagaimana Status PNS Bintang Darmawati Puspayoga?

Kesibukan menjadi menteri tentu lebih dibandingkan saat menjadi istri menteri. Bagaimana Anda membagi waktu antara urusan keluarga dengan tugas yang diemban saat ini?
Kebetulan saat sebelum ada keputusan resmi saya menjadi menteri, saya bertanya dan minta izin dulu pada suami. Karena izin keluarga itu sangat penting. Ternyata suami sangat mendukung.

Artinya, ketika sekarang waktu saya jadi lebih sibuk, keluarga sudah memaklumi. Mereka sih tidak pernah komplen. Apalagi kabinet Pak Jokowi ini prinsipnya kan kerja cepat dan kerja tuntas. Sehingga kami harus menyiapkan diri dan waktu untuk itu.

Terkait tugas Anda sebagai Menteri PPPA, beberapa waktu lalu seorang Komisioner Komnas Perempuan mengeluarkan pernyataan bahwa Kementerian PPPA disebut lebih fokus mengadvokasi masalah anak. Sementara, masalah perlindungan perempuan kurang maksimal dilakukan. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan tersebut?
Saya selalu terbuka dengan segala masukan dan kritikan. Apalagi dari Komnas Perempuan mitra utama kami dalam penanganan kasus-kasus kekerasaan terhadap perempuan. Saya sudah bertemu dengan teman-teman Komnas Perempuan. Tadi pagi kami juga sudah bikin MoU dengan mereka.