TRIBUNNEWS.COM - Politisi PDIP, Maruarar Sirait membantah tudingan dinasti politik yang hendak dibangun Jokowi dengan majunya sang putra, Gibran Rakabuming, dan sang menantu, Bobby Nasution.

Diketahui, Gibran akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo sedangkan Bobby sebagai Wali Kota Medan.

Dilansir Kompas.com, Maruarar menyebut tidak mungkin Jokowi mau merusak namanya dengan membangun dinasti politik.

"Masa Jokowi mau merusak nama dia gara-gara Gibran dan Bobby? Memangnya Jokowi tidak mau jaga reputasi dia? Tidak mau jaga bagaimana dia bikin legacy, bodoh banget kalau dia mempertaruhkan itu. Tidak!" kata Maruarar dalam acara Cross Check bertajuk Jokowi Langgengkan Politik Dinasti di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2019).

Maruarar menyebut jika Gibran dan Bobby kalah dalam pilkada nantinya, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Jokowi maupun bagi Gibran dan Bobby.

Maruarar menegaskan, tidak adanya pakaan dari Jokowi agar putra sulung dan menantunya maju di Pilkada Solo dan Medan 2020 mendatang.

"Jadi, saudara-saudara harus tahu juga, tidak mau dia pertaruhkan reputasinya gara-gara memaksakan Gibran Bobby. Tidak mungkin," tegas Maruarar.

Tak Ada Keistimewaan

Sementara itu majunya Gibran Rakabuming di Pilkada Solo 2020 dipastikan tidak akan mendapatkan keistimewaan dari PDIP.

Berstatus sebagai anak Presiden Republik Indonesia, Gibran harus tetap berjuang selayaknya kader partai.

Dilansir Kompas.com, Politikus PDIP, Trimedya Panjaitan menjamin tak ada keistimewaan dari partai untuk Gibran.

"Enggak ada keistimewaan," ujar Trimedya setelah mengikuti diskusi publik di Cikini, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Trimedya menyebut tidak diistimewakannya Gibran oleh PDIP telah terkonfirmasi langsung dari Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto.

Trimedya menyebut hal itu terlihat dari proses pendaftaran bakal calon Wali Kota Solo ke Kantor DPD PDIP Jawa Tengah, Kamis (12/12/2019) lalu.

Gibran hanya diterima pejabat struktural partai saat mendaftarkan diri.

Saat itu, Bambang Wuryanto tengah berada di Jakarta untuk mengikuti agenda rapat fraksi PDIP di DPR.

"Buktinya beliau (Bambang Wuryanto) Ketua DPD, (jika) berikan keistimewaan yang menerima Ketua DPD dong. Itu kehormatan anak presiden dan diberikan pada struktur partai yang lain yang menerima, Bambang di Jakarta," kata anggota Komisi III DPR tersebut.

Lebih lanjut, Trimedya mengungkapkan majunya Gibran di kontestasi Pilkada Solo merupakan hak asasinya.

Singgung Nasib AHY

Selain itu, dilansir Kompas.com, Trimedya memberi tanggapan tuduhan dibangunnya dinasti politik oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, rakyatlah yang akan menguji dan menentukan pantas tidaknya Gibran menjadi pemimpin Kota Bengawan.

"Itu kan hak asasi tiap orang. Kalau dia merasa cocok, dia maju, masa dia anak presiden, anak ini enggak boleh. Yang penting dia akan diuji rakyat milih dia enggak," ujarnya.

Trimedya juga menyandingkan situasi Gibran saat ini dengan putra Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Saat AHY bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu, dirinya gagal meraih kemenangan.

Trimedya menyebut menjadi anak mantan orang nomor satu di Indonesia tidak menjamin AHY menang.

Demikian pula pada Gibran, Trimedya menyebut jika masyarakat memilih, tandanya Gibran mumpuni.

"Yang harus dijaga jangan sampai dalam proses pemilihan ada galang kekuatan untuk memenangkan, harus dikontrol oleh rakyat. Kalau tertarik sama program-programnya, masa enggak boleh maju," kata anggota Komisi III DPR tersebut.

Peluang Gibran

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan Gibran Rakabuming Raka memiliki peluang diusung PDIP di Pilkada Solo 2020.

Dilansir Kompas.com, meski ada syarat keanggotaan tiga tahun untuk dapat diusung sebagai kepala daerah, Hasto menyebut hal itu bisa dikesampingkan jika Gibran mendapat dukungan masyarakat luas.

"Kalau kita melihat peraturan partai kita tidak bisa melihat pasal demi pasal, harus melihat secara komprehensif."

"Tetapi ini adalah pemilunya rakyat, sehingga kita harus melihat apa yang menjadi kehendak rakyat," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Hasto menyebut akan terlebih dahulu memetakan politik di Solo.

Hal ini bertujuan untuk melihat respons masyarakat Solo terkait pencalonan putra sulung Jokowi itu.

Hasto menyebut jika Gibran mendapat dukungan masyarakat, membuka kemungkinan PDIP mengusungnya sebagai bakal calon wali kota Solo.

Namun, keputusan final soal pengusungan calon di Pilkada berada pada wewenang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ibu Mega yang punya hak memutuskan itu. Tugas DPP membantu beliau dalam menyiapkan pemetaan politik, analisa terhadap survei, analisa terhadap bagaimana kehendak rakyat, dan akan diputuskan," ujarnya.

Sementara itu DPD PDIP Jawa Tengah mencatat terdapat 77 nama bakal calon kepala daerah Pilkada 2020.

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto menyebut, tes uji kelayakan dan kepatutan harus dijalani para bakal calon.

Kemudian, hasil tes akan dibawa langsung ke DPP.

Dikatakannya, DPD Jawa Tengah akan mengumumkan hasil rekomendasi saat rakernas partai di bulan Januari.

Bambang memastikan, Gibran akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan kader lainnya.

"Gibran tidak akan diberikan karpet merah untuk maju dalam Pilwakot Solo. Dipastikan semua balon akan diperlakuan sama. Proses penjaringan di partai ini equal treatment. Mohon izin tentu Mas Gibran tak diberikan karpet merah," kata Bambang pada Jumat (13/12/2019).

(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang P) (Kompas.com/Deti Mega Purnamasari/Ahmad Nasrudin Yahya/Ihsanudin)