Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Isu Jokowi Bangun Dinasti Politik Mendapat Bantahan dari Politisi PDIP hingga Gibran

Isu dibangunnya dinasti politik oleh Presiden Jokowi mendapat bantahan dari berbagai pihak. Isu muncul sejak Gibran dan Bobby maju di Pilkada 2020.

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Isu Jokowi Bangun Dinasti Politik Mendapat Bantahan dari Politisi PDIP hingga Gibran
Partai Hanura
Presiden Joko Widodo 

Saat itu, Bambang Wuryanto tengah berada di Jakarta untuk mengikuti agenda rapat fraksi PDIP di DPR.

"Buktinya beliau (Bambang Wuryanto) Ketua DPD, (jika) berikan keistimewaan yang menerima Ketua DPD dong. Itu kehormatan anak presiden dan diberikan pada struktur partai yang lain yang menerima, Bambang di Jakarta," kata anggota Komisi III DPR tersebut.

Politikus PDI-P Trimedya Panjaitan usai Diskusi Pubik di Cikini, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Politikus PDI-P Trimedya Panjaitan usai Diskusi Pubik di Cikini, Jakarta, Rabu (18/12/2019). (KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA)

3. Nusyirwan Soejono

Ketua DPP PDIP, Nusyirwan Soejono juga membantah adanya dinasti politik atas pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai wali kota.

Dilansir Tribunnews dari Youtube Kompas TV, Nusyirwan mengatakan langkah kedua orang terdekat Jokowi itu bukan sebagai dinasti politik.

"Kalau itu bagian dari saudara, ya iya, tapi dalam terjun ke dunia politik, kita harus bedakan suasana masa lalu," ujar Nusyirwan di Studio Menara kompas, Rabu (4/12/2019).

Nusyirwan Soejono
Nusyirwan Soejono (TRIBUNNEWS.COM)

Politisi PDIP itu menyebut langkah Gibran dan Bobby itu berbeda dengan masa orde baru.

Berita Rekomendasi

Sehingga tidak bisa jika menyebut pencalonan keduanya sebagai nepotisme.

"Pada masa orde baru ada sebutan nepotisme, tapi nepotisme untuk tinjauan aspek ekonomi," katanya.

"Proses politik pada masa lalu berbeda dengan sekarang," lanjut Nusyirwan.

Alasan dari bantahan Nusyirwan itu karena Jokowi bukanlah petahana di Solo ataupun di Medan.

Sehingga menurutnya, tidak ada konflik kepentingan mengenai langkah politik Gibran dan Bobby tersebut.

"Itu bagian daripada hak konstitusi ya, keterkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh ada conflict of interest (konflik kepentingan) kepada petahana," katanya.

"Petahana di daerah tersebut berkaitan atau tidak?, kami tidak melihat itu," jelas Nusyirwan.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas